Papua60detik – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari jalur pengangkatan, Frederikus Kemaku pertanyakan transparansi penggunaan dana bantuan pembayaran SPP anak-anak Amungme dan Kamoro di sekolah swasta. 

Ia meminta Dinas Pendidikan Mimika memberikan data valid program tersebut.

"Kami pertanyakan sudah berapa jumlah anak-anak yang menerima, di sekolah mana saja, dan sudah berjalan sejauh mana. Kita perlu data yang valid, jangan asal bicara," tegas Frederikus, saat ditemui di Kantor DPRK Mimika, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk program ini cukup besar, sehingga harus diawasi dengan ketat. 

"Yang kami tahu, ini belum berjalan maksimal, jadi kami perlu data yang jelas supaya kami di dewan bisa mengawal. Jangan sampai sistemnya sudah bagus, tapi di lapangan belum berjalan atau hanya setengah-setengah," ujarnya.

Frederikus mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, setelah paripurna penetapan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta pelantikan ketua definitif, DPRK Mimika berencana memanggil Dinas Pendidikan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenni Usman, menyatakan bahwa pemerintah telah menanggung biaya SPP anak-anak Amungme dan Kamoro di sekolah swasta sejak tahun 2024. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp150.000 per bulan per siswa untuk jenjang SD hingga SMA dan Rp250.000 per bulan per siswa untuk SMK. 

Program ini disebut sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat asli Mimika. Namun, dewan menilai bahwa implementasi di lapangan masih perlu pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima. (Faris)