BEM UTI Ikut Tolak MBG, Minta Pendidikan & Kesehatan Gratis Diprioritaskan
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Timika (UTI) Yoki Sondegau. Foto: Istimewa
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Timika (UTI) Yoki Sondegau. Foto: Istimewa

Papua60detik - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Timika (UTI) Yoki Sondegau ikut menolak program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh tanah Papua terkhusus di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 

Ia berargumen, jika pelajar terbiasa dengan makan bergizi gratis di sekolah, maka nalar kritis pelajar tidak akan terbentuk. Gizi menurutnya penting namun di Papua sendiri kebutuhan gizi siswa bisa disediakan orang tua siswa dengan mengolah hasil alam.

Menurutnya, di Papua saat ini lebih penting pemerintah memastikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis.

Klaim pemerintah bahwa pendidikan saat ini sudah gratis menurutnya perlu dievaluasi. Ia mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat yang masih mengeluarkan ongkos pada layanan pendidikan dan kesehatan.

"Tolong dievaluasi sebaik-baiknya dari Pemda agar hal semacam itu benar dirasakan oleh masyarakat Mimika dengan adanya landasan UU Otsus yang sudah dikhususkan untuk OAP.  Kami yang sudah berdomisili di Mimika pantas dapatkan hak yang sama di bidang kesehatan dan pendidikan," katanya, Kamis (13/3/2025).

Rabu (26/2/2025) lalu, sejumlah pelajar dari beberapa sekolah di Timika menyatakan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan C Heatubun.

Poinnya secara umum sama: Pendidikan dan kesehatan gratis mesti didahulukan dibanding makan bergizi gratis. Para pelajar itu membentangkan poster  bertuliskan, 'Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, HAM, Budaya dan Keadilan lebih penting daripada MBG'.

"Jadi sikap adek-adek pelajar sudah jelas menolak MBG dan meminta pendidikan gratis. Maka dari itu tolong pemerintah daerah evaluasi lagi agar program tersebut dialihkan saja ke pendidikan dan kesehatan," kata Yoki Sondegau.

Menanggapi penolakan program MBG khususnya di sejumlah wilayah di Papua, Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku menghormatinya. 

Tenaga Ahli Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Niken Gandini mengatakan, BGN tak ingin memaksakan program tersebut, tapi akan mengalihkannya ke tempat yang siap menerima.

"Seperti yang dibilang kepala BGN, penolakan itu kita apresiasi. Artinya, kita menghargai apa yang menjadi konsen mereka. Kalau memang masyarakat tersebut menolak MBG, ya sudah kita tidak mau juga memaksakan. kita akan alihkan ke lokasi yang menerima program ini," katanya kepada wartawan di Timika, Senin 10 Maret 2025 lalu. (Eka)