Papua60detik - Di saat penyaluran beras subsidi dari pemerintah terhenti ke masyarakat, beras jatah untuk ASN, TNI/Polri justru tersalurkan dengan lancar. 

Hal itu menjadi pertanyaan di antara masyarakat, sebab akhir-akhir ini sejumlah beras Bulog beredar di masyarakat. Setelah ditelusuri, ternyata beras tersebut adalah jatah dari para pegawai yang dijual kembali ke pengecer. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perum Bulog KCP Timika, Dedy Wahyudi mengatakan beras jatah untuk ASN, TNI/Polri sifatnya rutin dan bukan subsidi pemerintah. Sehingga apabila ada ditemukan beredar di pasaran, hal tersebut sudah menjadi hak yang punya jatah untuk menjualnya dengan catatan harus sesuai harga subsidi.  

"Kalau misalnya ada di masyarakat mungkin dijual ASN lagi, itu tidak ada masalah, itu haknya dia. Intinya, kami mendukung program pemerintah ketika ada penugasan. Kami adalah operator yang menunggu penugasan dari pemerintah," ujar Dedy saat diwawancarai, Selasa (15/07/2025). 

Selain itu, Dedy juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan kembali beredar ke masyarakat. Saat ini Bulog sudah menerima penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Juknis baru. 

Sesuai Juknis, penyaluran kembali beras  SPHP tersebut akan melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satgas Pangan dan pengelola pasar dan mitra. Sehingga perlu dilakukan koordinasi dan verifikasi. 

"Kami harus mensosialisasikan dulu terkait penyaluran kembali SPHP ini kepada dinas terkait dan mitra untuk penyalurannya, Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa tersalurkan," terangnya. 

Adapun penyaluran SPHP ini dihentikan ke masyarakat sejak bulan Maret lalu. Tidak adanya beras subsidi di pasaran sangat berdampak kepada masyarakat. Apalagi saat ini harga beras premium di pasaran terus mengalami kenaikan harga. (Martha)