Papua60detik -  Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli menegaskan tidak ada bencana kelaparan yang menyebabkan kematian di Distrik Amuma. 

Pernyataan ini menyusul data yang dihimpun langsung Kepala Dinas Sosial dan dr Leo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, di Distrik Amuma Rabu (25/10/2023). 

Berdasarkan data yang diterima dari tim yang diterjunkan langsung ke Distrik Amuma, kata Bupati, kematian warga yang disebut-sebut sampai puluhan orang tersebut terjadi dalam rentan waktu sejak Februari hingga Oktober 2023 dari lokasi yang berbeda. 

"Tidak ada kematian massal karena bencana kelaparan di Amuma, yang ada kematian karena sakit  dan itu bukan dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda," tegas Didimus Yahuli, Rabu malam. 

Adapun jumlah kematian warga dari Februari hingga Oktober sebanyak 22 orang yang terdiri dari 11 orang dewasa termasuk 4 orang lansia dan 11 anak-anak. Dengan rincian, dari Kampung Sagasal 2 orang, Kampung Okoruka/Orugai 4 orang (termasuk 1 dari Distrik Hogio), Kampung Waeklek 1 orang, Kampung Saramuge 3 orang, Kampung Harapan 2 orang, Kampung Kenika 4 orang, Kampung Golowen 4 orang, Kampung Silorin sebanyak 2 orang.

"Penyebab kematian karena sakit dengan latar belakang penyakit yang berbeda-beda. Ada yang malaria, Ispa, karena sudah lansia dan lainnya.  Demikian juga kematian 11 anak ini bukan dalam satu tempat tapi dari beberapa desa, Sehingga saya tegaskan lagi, tidak ada kematian karena kelaparan," tegas Bupati. 

Namun Bupati tidak menepis bahwa saat ini Distrik Amuma tengah dilanda kekurangan pangan. Pemerintah telah mengambil langkah awal dengan mengirimkan 4 ton beras ditambah dengan bantuan bahan makanan termasuk obat-obatan. 

"Kita sudah mengambil langkah-langkah dengan mengirimkan bantuan beras, bahan makanan termasuk obat-obatan," katanya.

Disisi lain, Bupati menyayangkan sikap Kepala Distrik dan Kepala Puskesmas yang tidak secara langsung menyampaikan kondisi Amuma langsung kepada Pemerintah Kabupaten.  

"Sewajarnya Kepala Distrik dan Kepala Puskesmas laporkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda karena selama ini komunikasi antara distrik dengan pemerintah kabupaten sangat baik, sehingga ini juga sangat disayangkan sekali," kata Bupati. 

Di samping itu, kata Bupati, Pemerintah juga kaget dengan reaksi pemerintah pusat dan provinsi yang lebih cenderung mendengar lembaga swasta dalam hal ini lembaga non pemerintah, apalagi di tahun Politik saat ini, banyak spekulasi serta isu-isu yang sengaja disebarluaskan. (Amma)