PO Peternak Lokal Ayam Broiler Timika Tak Kunjung Dibuka, ini Tiga Pihak Paling Terdampak
Papua60detik - Meski telah melakukan aksi protes di Kuala Kencana pada 18 Juni lalu, hingga kini belum ada titik terang kapan purchasing order (PO), peternak lokal ayam broiler (pedaging) di Timika kembali dibuka.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemutusan PO oleh PT Pangan Sari Utama (PSU) lewat vendornya, PT Plasma Usaha Mitra Selaras (PUMS) dilatarbelakangi rekomendasi pembenahan Rumah Pemotongan Unggas (RPHU) milik Pemkab Mimika. PTPSU merupakan perusahaan penyedia konsumsi bagi pekerja PT Freeport Indonesia.
Jumat (26/06/2026), para peternak kembali berkumpul, saling berbagi kecemasan dan membicarakan solusi menyelamatkan usaha mereka.
Direktur PT Arafuru Papua Raya, Yance Sani selaku pemegang PO, mengatakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah melakukan perbaikan RPHU berdasarkan rekomendasi inspeksi, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari PT PUMS.
"Belum ada inspeksi lanjutan lagi dari PT PUMS terhadap RPHU sejak aksi kami yang lalu. Kami saat ini menjalin koordinasi dan komunikasi dengan dinas," ujar Yance saat diwawancarai.
Dampak dari penghentian PO ini kemana-mana, Yance menyebut selain PT Arafura, para peternak jadi yang paling terpukul. Pemkab Mimika juga kehilangan sumber PAD karena berhentinya retribusi penggunaan RPHU.
Ia menjelaskan, rantai bisnis ayam broiler di Mimika melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan. PT Arafuru Papua Raya berperan sebagai pendamping dan pembina peternak dengan menyediakan pakan hingga proses panen. Peternak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan ayam. Pemkab menyediakan fasilitas RPHU.
"Rentetan kerugian bukan hanya dialami oleh saya sendiri sebagai pengepul, tetapi juga peternak dan juga pemerintah sendiri karena kami membayar retribusi setiap kali pemotongan. Tiga pihak ini mendapatkan pemasukan dari sistem yang kita buat," terangnya.
Sedikitnya 67 peternak lokal yang terdampak penghentian PO. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 peternak sudah memasuki masa panen. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat bergerak cepat agar aktivitas peternak kembali normal.
"Saya udah analisa semua kerugiannya. Setiap peternak, rata-rata kapasitas kandangnya tiga ribu hingga lima ribu ekor. Kita ukur kerugiannya, mulai dari investasi kandang tenaga kerja, setiap peternak kerugiannya sekitar Rp470 juta, belum lagi pakan," keluhnya. (Martha)