Papua60detik – Penyaluran bantuan beras dari Badan Pangan Nasional di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, mendapat kritik tajam dari Anggota DPRK Mimika, Benyamin Sarira. 

Legislator dari Daerah Pemilihan IV ini menuding distribusi bantuan tidak tepat sasaran akibat data penerima yang dinilai tidak akurat dan tidak melibatkan aparat kelurahan setempat.

Menurut Benyamin, bantuan beras yang diberikan kepada masyarakat di Kamoro Jaya hanya menyasar 340 kepala keluarga (KK), dengan total 20 kilogram per KK untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli. Padahal, berdasarkan data dari Kepala Kelurahan, jumlah KK di wilayah itu mencapai sekitar 4.300.

“Kalau merujuk data ril dari kelurahan dan berdasarkan pengalaman distribusi bantuan sebelumnya, seharusnya lebih dari seribu KK yang berhak menerima. Tapi anehnya, data penerima justru turun langsung dari pusat, tanpa koordinasi dengan aparat kelurahan atau kampung,” ujar Benyamin, Selasa (29/7/2025).

Ia mengungkapkan, banyak penerima bantuan yang tidak diketahui keberadaannya oleh aparat setempat. Bahkan, ada nama-nama yang tercantum sebagai penerima bantuan, padahal mereka tidak tinggal di Kamoro Jaya atau tergolong sudah mampu secara ekonomi.

“Bahkan ada yang bukan warga Kamoro Jaya tapi muncul sebagai penerima. Ini menimbulkan penolakan dari masyarakat karena yang betul-betul membutuhkan justru tidak terdata. Masalah ini bukan hanya terjadi di Kamoro Jaya, tapi juga di Kelurahan Wonosari Jaya, sampai-sampai kantor kelurahan dilempari warga karena kecewa,” katanya.

Benyamin menegaskan, DPRK Mimika melalui Komisi III akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Pusat Statistik.

“Ini jadi perhatian serius kami. Masalah data yang tidak valid membuat program pemerintah jadi tidak tepat sasaran. Harus ada pembenahan dalam sistem pendataan agar ke depan bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah agar lebih melibatkan aparat kelurahan dan kampung dalam proses verifikasi data, agar kejadian serupa tidak terus terulang di kemudian hari. 

Menanggapi hal tersebut, Lurah Kamoro Jaya, Musdahlifa, membenarkan adanya ketidaksesuaian data di lapangan. Ia menyebut beberapa nama penerima dalam daftar memang tidak lagi berdomisili di Mimika atau bahkan sudah meninggal dunia.

“Memang apa yang disampaikan Pak Benyamin itu benar. Secara Adminduk, beberapa nama memang tidak lagi tinggal di Kabupaten Mimika, ada juga yang beralamat di luar, dan bahkan ada yang sudah meninggal dunia,” ujar Musdahlifa saat dikonfirmasi terpisah 

Ia juga mengakui sempat terjadi gejolak saat proses penyaluran bantuan, namun berhasil diredam dengan pendekatan persuasif.

“Sempat ada gejolak tadi pas penyaluran, tetapi puji Tuhan saat kami memberikan pengertian, masyarakat bisa memahami. Kami selalu terbuka, tidak ada yang disembunyikan dalam proses distribusi bantuan seperti ini. Transparansi tetap kami jaga,” tandasnya. (Faris)