Papua60detik - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynod Ubra menyerahkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Mini Kabupaten Mimika tahun 2022 kepada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI, Rabu (5/7/2023).

Riset Kesehatan Dasar Kabupaten Mimika itu merupakan kolaborasi Dinkes dengan PT Freeport Indonesia (PTFI)  pada tahun 2022.

“Program kolaborasi antara PTFI dan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan telah lebih dari dua dekade perlu dipastikan sejauh mana pencapaian upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang telah dilakukan sebagimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang akan berakhir pada tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang,” ujarnya seperti dikutip dari Diskominfo.mimikab.go.id.

Reynold menjelaskan, latar belakang Riset Kesehatan Dasar ini merupakan potret yang sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dan PTFI tentang sejauh mana derajat kesehatan masyarakat Di Wilayah Kabupaten Mimika dan yang merupakan Wilayah Operasi Tambang PTFI 

Sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2030 dan mengakomodir berbagai isu strategi nasional seperti eliminasi Malaria, TBC dan HIV, percepatan penurunan stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi serta transformasi pelayanan kesehatan dasar.

“Secara umum hasil RKDM Kabupaten Mimika tahun 2022 menunjukan bahwa status derajat kesehatan masyarakat di Mimika memiiki hubungan dengan pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat, sama halnya dengan pengaruh lingkungan, dimana dengan karakteristik topografi yang berbeda menyebabkan determinan ketersediaan air bersih, penyakit berbasis lingkungan masih mendominasi penyebab masalah kesehatan masyarakat,” jelas Reynold.

Hasil RKDM perlu disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui Badan Kajian Pembangunan Kesehatan (BKPK) supaya hasil ini juga dapat disampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan, bahkan lintas kementerian dan lembaga di pusat untuk menyusun arah kebijakan bagi Kabupaten di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.

Selain itu menjadi percontohan Kolaborasi Pemerintah dan Swasta untuk isu-isu kesehatan termasuk mendorong Kabupaten/kota lain secara mandiri dapat melakukan Riset Kesehatan Daerah sebagai tolak ukur dari visi dan misi Kepala Daerah di Indonesia termasuk perwujudan dari cita-cita SATU DATA KESEHATAN oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Kepala BKPK Kemenkes, RI Syarifah Liza Munira mengapesiasi apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Mimika. Apalagi Riskesdas ini melibatkan pihak swasta sehingga bukan hanya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan saja yang terlibat tetapi juga dari pihak swasta.

“Data Riskesdas Mimika ini akan menjadi bagian terpenting dalam penyusunan Riskesdas Nasional. Nanti kita lihat apakah Mimika termasuk dalam kabupaten yang menjadi wilayah survei. Apabila masuk, tentu data ini akan dikaloborasikan,” pungkas Syarifah.

Ia berharap, hal yang dilakukan oleh Kabupaten Mimika ini juga bisa menjadi contoh untuk kabupaten lain di Indonesia sehingga arah kebijakan terkait dengan kesehatan bisa lebih menyentuh langsung persoalan dan solusinya. (Faris)