Papua60detik - Sebanyak 11 dari 18 SPPG di Kabupaten Mimika terkena suspensi. Hal ini berdampak pada beberapa sekolah tidak lagi menerima program MBG dalam beberapa waktu terakhir.

11 SPPG tersebut sebelumnya sudah beroperasi dan sempat memberikan pelayanan ke sekolah-sekolah. Dengan kata lain MBG diberikan oleh 11 SPPG yang tak memenuhi  persyaratan teknis. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana pengawasan dari Badan Gizi Nasional?

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Regional BGN Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang mengatakan kendala utama yang menyebabkan penghentian sementara itu adalah belum terpenuhinya persyaratan IPAL. 

Namun, Nalensius tidak  bisa menjelaskan secara rinci bagaimana SPPG bisa beroperasi sementara persyaratan IPAL yang menjadi persyaratan utama belum terpenuhi. Ia hanya menjelaskan prosedur tersebut diatur dalam Juknis BGN yang bersifat umum.

"Untuk prosedurnya itu ada di Juknis kami. Nanti bisa dishare karena Juknis kami itu bersifat umum juga nanti teman-teman bisa lihat secara detail," kata  Nalensius saat diwawancarai, Selasa (14/04/2026). 

Nalensius pun mengatakan bahwa SPPG yang dihentikan itu hanya bersifat sementara. Setelah 11 SPPG melengkapi kekurangan, maka akan dijalankan kembali. Tetapi juga tidak bisa memastikan kapan target SPPG memperbaiki administrasi dan kembali berjalan. Ia hanya mengatakan perbaikan harus dilakukan secepat mungkin.

"Sesegera mungkin, ya sesegera mungkin harus segera dibenahi oleh SPPG," jawabnya singkat. 

Besok, BGN bersama Satgas MBG Pemkab Mimika akan melakukan peninjauan langsung terhadap SPPG, baik yang masih beroperasi maupun yang tidak, serta mengunjungi sekolah-sekolah penerima manfaat.

Peninjauan ini sekaligus untuk melihat kondisi secara nyata di lapangan, mengingat sebelumnya Satgas belum pernah melakukan kunjungan langsung.

"Jadi perlu juga ditegaskan kepada masyarakat bahwa itu bukan berhenti permanen, tapi hanya sementara sampai dengan mitra atau yayasan memperbaiki," pungkasnya. (Martha)