Papua60detik - Sekelompok kontraktor atau pengusaha Orang Asli Papua mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika di Jalan Poros SP 5 Mimika pada Jumat (23/5/2025). 

Mereka protes atas dugaan keterlibatan pegawai dalam mengelola proyek di DLH, khususnya pada kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun anggaran 2025.

Kepada kontraktor, PPTK DLH Mimika, Maikel Yumame menjelaskan bahwa kegiatan RTH tahun 2025 telah berjalan sesuai prosedur. Seluruh pelaksanaannya sudah dibagikan secara adil dan merata kepada perusahaan-perusahaan milik OAP. 

"Saya kira tidak ada praktik monopoli. Pekerjaan telah dilakukan dan dibagi dengan seimbang kepada semua penyedia jasa OAP, " ujar Maikel Yumame saat konferensi pers, Sabtu (24/05/2025). 

Ia pun menegaskan, bahwa DLH tidak pernah menjanjikan kegiatan kepada pihak mana pun. Mekanisme pemberian proyek kepada kontraktor harus melalui prosedur yang berlaku. Yaitu kontraktor telah memiliki perusahaan berbentuk CV atau PT, lengkap dengan dokumen resmi. 

Adapun pengerjaan proyek ini bukanlah bersifat multi years. Setiap tahun selalu ada penandatanganan kontrak dan kontraktor yang terpilih sudah memenuhi syarat juga memiliki nilai bagus berdasarkan monitoring di lapangan. 

Tahun ini DLH bermitra dengan 33 Kontraktor OAP dalam pengerjaan RTH. 

"Untuk satu tahun ini mereka berkontrak mulai dari tanggal 13 januari mulai bekerja itu sampai selesai pada tanggal 31 desember. Ini juga bukan multi years. Bisa saja tahun ini dia dapat, tahun depan belum tentu. Karena memang setiap tahun harus ada persyaratan yang dipenuhi," terangnya. 

Menyikapi protes para kontraktor OAP yang belum dapat pekerjaan, DLH berjanji menjadikan itu sebagai bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan di tahun mendatang. 

Sementara itu, penyedia jasa atau kontraktor OAP, Pertius Wenda, mewakili teman-temannya mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan pekerjaan karena sudah melalui regulasi yang berlaku. Ia memastikan yang mengerjakannya adalah OAP. Ia pun meminta agar kontraktir yang belum dapat tahun ini bisa bersabar ke tahun depan. 

"Kami terima pekerjaan bukan secara cuma-cuma. Kami punya dasar hukum. Kami juga sudah dinilai di lapangan. Kami sudah dikontrak satu tahun dan bukan waktunya lagi ganti kontraknya," ujarnya. 

Ia pun mengatakan bahwa semua dinas ada kemungkinan menerima kontraktor OAP. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi kontraktor yang belum dapat pekerjaan di DLH untuk mengajukan di dinas lain. 

"Teman-teman yang belum dapat bisa cek di dinas lain. Saya harap juga kepada para dinas agar membuka diri untuk para kontraktor ini, karena mereka juga teman kami. Sehingga mereka punya kesempatan di sana," pungkasnya. (Martha)