DPRK Mimika Desak Pemkab Percepat Pemerataan Pendidikan Sampai di Pesisir & Pegunungan
Kamis, 13 Maret 2025 - 15:56 WIT - Papua60Detik
Papua60detik – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Elinus Balinol Mom menyoroti ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan di wilayah perkotaan dengan wilayah pesisir dan pegunungan.
Menurutnya, keberadaan sekolah yang tersebar secara merata penting agar setiap anak di Mimika, baik yang tinggal di kota, pesisir, maupun pegunungan, mendapatkan hak pendidikan yang sama.
"Di wilayah pegunungan, seperti Arwanop, Tsinga, Tembagapura, Hoya, Jila, hingga Alama, jarak antara kampung satu dengan lainnya sangat jauh. Di Distrik Jila, misalnya, ada kampung besar di sana, tetapi akses anak-anak ke sekolah masih sulit. Ini menjadi kendala utama bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ungkapnya, saat ditemui di Kantor DPRK Mimika, Kamis (13/3/2025).
Elinus meminta pemerintah harus lebih teliti melihat wilayah-wilayah yang membutuhkan sekolah baru, terutama di kampung-kampung dengan populasi yang cukup besar.
Dengan membangun sekolah baru di wilayah yang sulit dijangkau, pemerataan pendidikan di Mimika bisa terwujud secara nyata.
"Ke depan, pemerintah harus melihat kampung-kampung yang jauh dan memastikan jumlah penduduknya cukup untuk dibangunkan sekolah. Misalnya, di wilayah Bela yang bisa mewakili beberapa kampung hingga Bela Lima. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit. Ini secara langsung membatasi anak-anak usia dini untuk bersekolah," jelasnya.
Selain itu, menurut Elinus, pemerintah perlu perencanaan strategis dalam pembangunan sekolah di dalam kota. Ia mencontohkan Distrik Kwamki Narama yang sudah ada gedung SD dan SMP. Katanya, di Distrik Kwamki Narama juga perlu dibangun SMA-SMK agar siswa tak perlu jauh ke luar distrik untuk melanjutkan pendidikan.
Dengan berbagai tantangan, Elinus berharap pemerintah daerah dapat segera menyusun program pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
"Jangan sampai ada anak di Mimika yang tertinggal hanya karena akses sekolah terlalu jauh. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang sama, di mana pun mereka tinggal," tutupnya. (Faris)
