Papua60detik – Meski mengapresiasi, enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mengkritisi sejumlah pengusulan anggaran di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan yang disampaikan Bupati Eltinus Omaleng, Kamis (7/10/2021) kemarin.

Melalui masing-masing juru bicara, enam fraksi ini menilai beberapa usulan kegiatan sifatnya tidak mendesak. 

Fraksi Mimika Bangkit lewat Leonardus Kocu memberi catatan mengenai usulan anggaran sebesar Rp42 milir untuk pembangunan gereja mile 32.

"Jika tidak keberatan ditunda untuk APBD Induk tahun 2022 karena pertimbangan keterbatasan waktu yang tinggal satu bulan lagi dan masalah ini dalam penyelidikan pihak hukum,”ungkapnya.

Selain itu Fraksi Mimika Bangkit juga menyoroti soal anggaran untuk Pesparawi dan Kongres Sinode Kingmi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan oleh pemerintah daerah.

“Fraksi Mimika Bangkit menilai kegiatan PON XX tahun 2021 tidak banyak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat Mimika. Mohon penjelasan pemerintah,” tutupnya.

Fraksi Golongan Karya melalui ketua fraksinya Mariunus Tandiseno dalam pandangan umum mengapresiasi nota keungan Raperda tentang APBD tahun 2021.

“Sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD tahun 2021, Pemerintah dituntut cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber sumber pendapatan, tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran,” katanya dalam sidang paripurna II masa sidang III di gedung DPRD Mimika, Jumat (8/10/2021).

Fraksi Nasional Demokrat dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan Herman Gafur meminta pemerintah daerah mengendalikan OPD yang mendapatkan pagu anggaran perubahan besar tapi sekedar berorientasi Asal BapaK Senang (ABS).

“Fraksi Nasdem meminta penjelasan kepada pemerintah daerah tentang alasan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk program program prioritas pemulihan ekonomi pasca pandemi virus corona dalam APBD Perubahan. Kami juga meminta penjelasn kepada pemerintah tentang adanya pemotongan anggaran kegiatan peningkatan kapasitas DPRD kabupaten Mimika secara sepihak,“ ujarnya.

Thobias Maturbongs mewakili Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan kepada Pemkab Mimika mengevaluasi pengelolaan kebijakan fiskal daerah sehingga persoalan persoalan seperti beban hutang kepada pihak ketiga yang diakibatkan oleh tidak dipertimbangkannya kapasitas fiskal daerah 

PDIP juga mempertanyakan program kesejahteraan rakyat, menyangkut kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual yang akan menelan anggaran hinga Rp 42 miliar.

Sedangkan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Tanzil Azharie meminta Pemkab membuka ruang fiskal untuk melakukan perubahan alokasi belanja yang bisa dilakukan pada anggaran perubahan, dengan tujuan mencapai target pembangunan yang dicanangkan pada tahun berjalan.

Terakhir, Fraksi PKB dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh Miller Kogoya  meminta agar legislatif dan eksekuti bekerja sama dan bersinergi sebagai lembaga sehingga menghasilkan kebijakan daerah yang menyentuh masyarakat.

“Komunikasi yang harmonis perlu terus terjalin demi tanggungjawab moril dan sebagai bentuk pelayanan demi kemajuan kabupaten Mimika dan akselerasi kebijakan yang pro terhadap rakyat," kata Miller. (Fachruddin Aji)