Papua60detik - Pemprov Papua Tengah dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pertemuan Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mimika menggelar pertemuan di Jakarta, Rabu (9/01/2023).

Pertemuan itu untuk mempercepat penetapan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang hingga Januari 2024 belum juga ditetapkan.

"Jadi, sesuai hasil koordinasi tadi disepakati rencana Minggu depan dilanjutkan paripurna penetapan,” kata Pj Sekda Mimika, Robert Mayaut saat dihubungi wartawan via WhatShap, Rabu (10/1/2024).

Seperti diketahui, pada 11 Desember 2023, DPRD dan Pemkab Mimika telah menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang I Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024. Sidang kemudian tidak berlanjut ke agenda berikutnya.

Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng mengaku tak ingin terburu-buru menetapkan APBD Mimika 2024 yang diusulkan Rp7,5 triliun. APBD sebesar itu, katanya harus dipelajari secara cermat dan tidak tergesa-gesa.

Sementara itu, Anggota DPRD Mimika, Aser Gobai mengatakan, keterlambatan pembahasan dan penetapan ABPD 2024 salah satunya karena anggota DPRD belum menerima salinan rancangan kebijakan umum anggaran (RKUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024. 

Padahal dokumen itu menurutnya menjadi dasar setiap fraksi menyampaikan pandangannya. (Faris)