Papua60detik - Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih harus mengimpor obat malaria dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasien di dalam negeri.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Lucia Rizka Andalucia menyebut, hal tersebut menjadi sebab sering terjadinya kekosongan obat malaria di wilayah Indonesia khususnya Papua.

"Memang benar, karena untuk obat malaria kita (Kementerian Kesehatan) 100 persen impor, untuk jenis obatnya DHP dan artesunat," ungkapnya, Selasa (17/10/2023).

Lanjut Lucia, untuk kembali terjadinya kekosongan obat-obatan, saat ini Kemenkes sedang berusaha mempersiapkan produksi obat di dalam negeri. Ia menyebutnya sebagai kemandirian obat yang memungkinkan distribusi obat lebih cepat.

"Tahun 2023 ini sudah ada 24 bahan baku obat yang diproduksi, tahun 2024 ada tambahan lagi 28 yang bisa diproduksi, dan obat malaria masuk salah satu target (kemandirian)," tuturnya.

Selain itu, menurut Lucia, ke depan Kemenkes akan melakukan integrasi pelayanan melalui sistem satu sehat. Sistem ini memungkinkan distribusi obat bisa dilacak dari fasilitas kesehatan hingga ke pasien.

"Jadi kita bisa tahu, Puskesmas ini kosong, ini kosong, jumlahnya berapa, masyarakat yang butuh berapa, sehingga perencanaan kebutuhan obat lebih tepat. Dengan perencanaan lebih tepat, maka pengadaan dan penyaluran lebih cepat," imbuhnya. (Faris)