Papua60detik - Pemkab Mimika telah rapat evaluasi dan menyusun rencana jangka pendek terhadap perbaikan fasilitas dasar warga di perkampungan Tembagapura.

Rapatnya tertutup di Rumah Jabatan Wakil Bupati, SP3 Timika, Papua, Selasa (23/2/2021)

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, salah satu topik utama yang dibahas adalah pembatasan warga Kampung Banti I, Banti II dan Opitawak masuk ke area Kota Tembagapura.

Alasan utama pembatasan ini adalah, Kota Tembagapura masuk kategori zona merah penularan covid-19, sementara tiga kampung itu masih zona hijau.

Di sisi lain, pelayanan kesehatan dan perbankan misalnya hanya bisa diakses warga di Kota Tembagapura.

Sebab itu, Pemkab dan PT Freeport Indonesia sepakat melengkapi fasilitas dasar hidup bagi warga di sana.

"PTFI sudah siapkan klinik sederhana sambil menunggu sampai Puskesmas jadi, Pemda akan menyiapkan tenaga medis. Dalam Minggu ini pemerintah akan kirim 12 tenaga kesehatan dan untuk tempat sudah siap di Banti," kata John Rettob.

Selain pelayanan kesehatan, rencananya Pemkab akan bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membuka pelayanan yang dipusatkan di dekat Polsek Tembagapura. Layanannya, kas tarik dan tabung. PTFI, kata Wabup, menyanggupi menyiapkan bangunannya.

"Nanti teknis waktu akan diatur oleh pihak bank. Sambil pemerintah menyiapkan kantor kas atau pemasangan ATM namun hal tersebut masih membutuhkan waktu yang cukup lama," jelasnya.

Rencana pelayanan lain yang akan disiapkan adalah pusat perbelanjaan. Wabup menjelaskan tim gabungan sudah siapkan dua alternatif. Pertama, supermarket akan berkunjung ke Banti agar masayarakat dapat berbelanja kebutuhan pokok, setelah itu karyawan supermarket kembali lagi ke Tembagapura. Kedua, menyiapkan kios bagi pengusaha lokal agar dapat berjualan di area Banti.

"Kalau ada pengusaha lokal kan dengan begitu bisa juga dibantu dengan pelayanan BRILink dari bank BRI. Selama ini mereka masih aman karena ada bantuan pemerintah maupun PTFI untuk namanya tetapi ke depannya kan kita harus pikir," katanya.

Soal air bersih, katanya, akan diselesaikan oleh PTFI. Laporan yang diterimanya, pengerjaan tinggal menyisakan penyambungan ke rumah-rumah warga.

Sementara soal pelayanan listrik sudah ada sistem mikro hydro dengan kapasitas 120 kWh yang bisa melayani tiga kampung itu. Namun sejak masyarakat turun ke Timika, mesin tersebut mengalami kerusakan.

"Soal listrik nanti kami dari pemerintah siapkan genset lalu PTFI siapkan transportasi untuk angkut ke Banti. Kemudian BBM juga kemungkinan akan dibantu PTFI," ungkapnya.

Terkait pembangunan rumah warga, John mengatakan pemerintah dan PTFI masih mencari solusi singkat. Mengajukan bantuan kepada Kementerian PUPR jadi salah satu pilihan.

"Ada 21 rumah yang dibakar pada tahun 2017 lalu, dan ada kurang lebih 270an rumah yang perlu direhab, akibat ulah KKB," bebernya.

TNI-Polri pun sudah memastikan saat ini keadaan di tiga kampung itu aman dan kondusif.

"Penerangan kita harapkan minggu depan selesai," pungkasnya. (Fachruddin Aji)