Papua60detik - Bupati Mimika Johannes Rettob datang menemui ratusan warga yang berunjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan, Selasa (29/4/2025). Warga Distrik Alama, Jila, Hoya dan Distrik Tembagapura itu menuntut dibukanya kembali operasi penerbangan perintis atau penerbangan subsidi ke tempat mereka.

"Kita bisa buka akses kalau semuanya aman. Alama tidak ada masalah sebenarnya, Lapternya baik. Lapter di Bella dan Hoya tahun ini kami selesaikan. Kami akan kerja dan kalian dukung semua, kalau kami di sana kerja, aman, kamu dukung semua dengan baik kami segera selesaikan," kata John Rettob di hadapan masyarakat.

Terkait subsidi penerbangan perintis, ia mengatakan selama ini dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Tahun ini Pemkab Mimika yang akan mencoba memberikan subaidi 

"Kalian kasih waktu kami, mudah-mudahan bisa satu bulan selesai. Saya merasakan apa yang kamu rasakan, bagaimana susahnya. Kami akan usahakan supaya masyarakat di sana bisa dengan biaya yang murah," katanya. 

Soal stigma zona merah atau daerah rawan atas empat distrik tersebut, katanya akan ia diskusikan dengan aparat keamanan.

"Yang penting masyarakat di atas siap menjamin keamanan," ucapnya. 

Kepala Dinas Perhubungan, Jania Basir Rantedanun membenarkan subsidi penerbangan perintis dari pemerintah pusat sudah tidak ada lagi tahun ini. Sebab itu Pemkab telah menganggarkannya dari APBD.

"Dan tahun ini kami sudah anggarkan untuk subsidi penerbangan perintis senilai Rp25 miliar untuk melayani Lapter yang ada. Kami berusaha dan mau penerbangan ini jalan, jadi yang bicara soal keamanan bukan kami tetapi operator sendiri yang tidak mau," jelasnya. 

Ia mengaku sudah menghubungi Maskapai Susi Air untuk melayani penerbangan subsidi, tetapi belum bersedia karena alasan keamanan. 

"Untuk carteran bisa karena memang jauh lebih mahal dibandingkan subsidi. Karena tarif subsidi kami diatur dari pusat, tidak bisa pemerintah keluarkan tarif semaunya. Operator tersebut mau melayani karena memang dibayar mahal. Mereka mungkin mau mempertaruhkan karena mereka dibayar mahal," pungkasnya. (Eka)