Papua60detik – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni Usmani meminta orang tua siswa lebih kritis terhadap layanan pendidikan, khususnya pada pembiayaan.

Pemerintah katanya sudah menggelontorkan uang pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOPDA). Dan kedua mata anggaran itu tak terdampak kebijakan efisiensi.

“Saya mau sampaikan bahwa untuk penamatan di sekolah negeri tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun. Kalau sekolah yayasan, memang ada aturan tersendiri, tetapi mereka juga mendapatkan Dana BOS dan BOPDA dari pemerintah. Jadi, dalam pembayaran, orang tua juga harus bertanya bagaimana dana tersebut digunakan untuk operasional sekolah dan membantu akses pendidikan siswa,” kata Jeni, Rabu (12/3/2025).

Ia mencontohkan Yayasan Shining Star, yang telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Ketua komite sekolah tersebut melaporkan bahwa SPP yang semula Rp250.000 per bulan dikurangi terlebih dahulu dari dana BOPDA yang diberikan pemerintah. Orang tua siswa hanya wajib membayar sisanya. 

Jenni berharap sekolah lain juga menerapkan sistem serupa agar siswa tidak terbebani.

“Pemerintah sudah memberikan bantuan yang tidak sedikit. Kalau di sekolah yayasan ada orang tua yang benar-benar tidak mampu membayar, seharusnya bisa diberikan keringanan atau bahkan gratis. Ada subsidi yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya. 

Meski demikian, Dinas Pendidikan tidak bisa mengintervensi kebijakan sekolah swasta sepenuhnya. Namun, yang terpenting, menurut Jeni, orang tua harus tahu bahwa ada bantuan dari pemerintah pusat berupa BOS dan dari pemerintah daerah berupa BOPDA. Termasuk hak orang tuan mempertanyakan dan memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa. (Faris)