John Rettob Target Mimika Tak Impor Hasil Tani Lagi
Salah satu kebun cabai milik masyarakat asli Papua yang juga binaan Binmas Noken Polres Mimika di SP7.  Foto: Fachruddin Aji/ Papua60detik
Salah satu kebun cabai milik masyarakat asli Papua yang juga binaan Binmas Noken Polres Mimika di SP7. Foto: Fachruddin Aji/ Papua60detik

Papua60detik - Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas terkait memaksimalkan masyarakat untuk memproduksi buah atau pun sayur secara mandiri agar tidak lagi impor buah buahan dan sayuran dari luar daerah.

"Pertama pemkab harus melakukan inventarisir dahulu kebutuhan daerah seperti apa contohnya jika butuh buah iyah buah apa yang dibutuhkan agar bisa menurunkan inflasi," katanya saat ditemui wartawan di SP7, Kamis (20/1/2022).

Menurut Wabup adanya inventarisir diikuti dengan memaksimalkan masyarakat untuk menanam jenis bahan makanan yang dibutuhkan dipasaran dapat menekan angka inflasi karena produksi yang dilakukan secara mandiri oleh daerah.

"Jadi kita kan tidak datangkan dari luar, kalau tidak diinventarisir kan tidak tau mana yang dibutuhkan daerah," imbuhnya.

Wabup melanjukan Mimika memiliki keunggulan lahan yang masih luas, sehingga Pemerintah diharapkan tanggap untuk melakukan inventarisir tanaman yang cocok untuk bisa diproduksi secara mandiri memanfaatkan masyarakat.

"Memberikan binaan kepada masyarakat itu juga jangan yang sulit, tapi yang mudah dan bisa tumbuh dengan subur serta punya akses pasar, sehingga ekonomi masyarakat bisa hidup," ucapnya.

Wabup berharap dengan kepada Dinas terkait untuk bisa menginventarisir kebutuhan (bahan makanan, red) di masyarakat.

"Target kita (Kabupaten) kedepan itu tidak boleh lagi ada impor dari luar, harus bisa menghasilkan makanan baik pertanian atau peternakan yang dihasilkan sendiri, kita boleh impor sayuran, buah-buah yang tidak bisa ditanam ata tumbuh disini," tegasnya.

Ditanya apakah pemerintah belum bisa melihat potensi masyarakat, Wabup membantah hal tersebut, menurutnya pemerintah sudah melihat hal tersebut namun belum maksimal dilakukan.

"Saya tidak bilang seperti itu, jadi setelah kita melaksanakan pembibitan, pemberdayaan, jangan ditinggalkan, jadi tugas pemerintah adalah melakukan pendampingan, terus sampai bisa dilepas," tutupnya. (Fachruddin Aji)