Ketua DPRD Merauke, Benjamin IR Latumahina  mengatakan, DPRD telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) baik dengan pihak Pertamina, SPBU dan pemerintah daerah terkait masalah BBM di Merauke.

Selain itu mahasiswa Merauke juga telah melakukan unjuk rasa terkait masalah ini.

“Sebenarya sudah berapa kali kita audiens soal BBM tapi tidak ada tindak lanjut dari BBM. Kita sudah mengeluarkan rekomendasi,” ujar Ketua DPRD Di ruang rapat gedung DPRD Merauke, Senin (12/9/2022).

Ia mengatakan, DPRD telah meminta data ke Pertamina terkait kebutuhan BBM real di Merauke.

“Kita sudah minta data di Pertamina tetapi kalau pengawasan lemah, antrean akan terus ada dan yang nakal cukup banyak," katanya.

Di Merauke masalah BBM antrean panjang BBM disinyalir karena kecurangan misalnya banyak pengetap BBM, modifikasi tangki  dan antre berulang-ulang. Pengawasan Pemkab Merauke terhadap tindak-tindak curang seperti ini yang dianggap lemah.

Benjamin  menyebutkan kuota BBM jenis Partalite 21,58 kilo liter dan solar sebanyak  24.034 kilo liter dalam satu tahun di Merauke

Jika kuota itu kurang, sebenarnya bisa diajukan penambahan tapi prosedurnya makan waktu. (Ami)