Papua60detik - Pengangkatan 600 honorer di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika menjadi CPNS yang hingga kini masih terus jadi polemik, mendapat sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V.

Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan siap menjalin sinergi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IX BKN Jayapura untuk melakukan cleaning data atau memastikan kebenaran data honorer yang diusulkan.

“Saya sudah ketemu dengan kepala BKN Regional Papua pak Sabar Sormin dan nanti kita olah bareng-bareng cleaning datanya,” tegasnya saat ditemui di Timika, Kamis (4/8/2022).

Dalam pengangkatan ini, Kemenpan RB memiliki kriteria khusus, salah satunya honorer yang mengabdi minimal lima tahun. Sementara hasil temuan aliansi honorer Mimika, beberapa nama yang masuk di daftar 600 itu belum cukup lima tahun bertugas bahkan ada yang bahkan ditengarai tak pernah bertugas.

“Bukan yang di bawah lima tahun. Jangan sampai yang belum lima tahun masuk. Itu yang dijelaskan BKN dua hari yang lalu bahwa kriteria Menpan salah satunya adalah minimum lima tahun. Itu menjadi perioritas. Itu bisa jadi case nanti. Itu namanya nanti mereka pura-pura lupa kan,” jelasnya.

Dian mengatakan jika dalam perjalanannya ditemukan ketidaksesuaian data atau manipulasi data yang sengaja dilakukan oknum pejabat sebagaimana kabar yang berhembus, maka itu bisa dipidanakan. 

Kasus ini kata Dian memang tidak termasuk korupsi, namun KPK bisa mendorong BKN untuk mencari tahu apa alasan oknum pejabat tersebut melakukan manipulasi. KPK akan membantu membuka buruk-buruknya.

“Bantu teman-teman laporkan juga ke kami. Inikan bagian untuk mengingatkan BKD atau bupati jangan sampai ada yang tidak sesuai. Kita sama-sama ngingatin. Mudah-mudahan nanti ketemu ujungnya,” tutupnya. (Burhan)