Kunjungi Merauke, Wamendagri Sebut Setiap DOB Butuh 1000 ASN
Wamendagri, John Wempi Wetipo bersama Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun dan Asisten II Setda Papua, Muhammad Musa’ad usai sosialisasi DOB di Merauke, Jumat (29/7/2022). Foto: Ami/ Papua60detik
Wamendagri, John Wempi Wetipo bersama Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun dan Asisten II Setda Papua, Muhammad Musa’ad usai sosialisasi DOB di Merauke, Jumat (29/7/2022). Foto: Ami/ Papua60detik

Papua60detik - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo (JWW) kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Jumat (29/7/2022). Kedatangannya bersama tim dalam rangka sosialisasi persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan.

Tiba di Bandara Mopah Merauke, Wamendagri yang didampingi Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun dan Asisten II Setda Papua, Muhammad Musa’ad dijemput warga dan pimpinan daerah yang mencakup Provinsi Papua Selatan.

Pada kesempatan itu, dilaksanakan serah terima dan penandatanganan dokumen antara lain dokumen pengalihan aparatur sipil negara, dokumen penyerahan aset dokumen pemberian hibah.

Wamendagri juga menyempatkan melihat langsung kantor sementara pemerintah Provinsi Papua Selatan di KTM Salor dan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTP Salor.

Kedatangannya bersama tim atas perintah Mendagri untuk memastikan kesiapan dan infrastruktur yang dipakai atau dihibahkan sampai dengan pemilihan gubernur definitif pada 2024 mendatang.

Ia mengatakan, pelantikan penjabat gubenur di tiga DOB Papua bisa lebih cepat usai UU DOB ditandatangani Presiden Jokowi.

“Kalau bisa kita hadirkan Presiden untuk persemian 3 DOB dan sekaligus pelantikan penjabat gubernur,” kata JWW.

Ia menyebut, di setiap provinsi DOB akan dibentuk 22 OPD yang membantu penjabat gubernur menjalankan roda pemerintahan. Kebutuhan SDM di setiap provinsi mencapai 1000 ASN.

Saat ini katanya, Kemendagri tengah menyiapkan rancangan APBD mini untuk proses pemerintahan sampai Desember tahun ini.

“Nanti penjabat gubernur akan mempersiapkan pembangunan kantor pemerintahan definitif sebelum ada pejabat definitif. Penjabat gubernur juga akan menyusun APBD provinsi untuk tahun 2023,” kata JWW. (Ami)