Legislator Mimika Kecewa Peresmian Smelter Freeport Tanpa Keterlibatan Pemilik Hak Ulayat
Anggota DPRK Mimika Dolfin Beanal asal suku Amungme dan anggota DPRK asal Suku Kamoro, Primus Natikapereyau, Foto: Faris/ Papua60detik
Anggota DPRK Mimika Dolfin Beanal asal suku Amungme dan anggota DPRK asal Suku Kamoro, Primus Natikapereyau, Foto: Faris/ Papua60detik

Papua60detik – Peresmian operasional smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, pada 17 Maret 2025 menuai kekecewaan dari legislator DPRK Mimika. 

Mereka menilai acara tersebut mengabaikan keberadaan masyarakat Papua, khususnya Suku Amungme dan Kamoro, yang merupakan pemilik hak ulayat atas tambang Freeport di Mimika.

Anggota DPRK Mimika Dolfin Beanal menyatakan kekecewaannya atas absennya tokoh masyarakat, lembaga adat, serta perwakilan pemerintah daerah dalam momen penting tersebut.

“Saya sebagai anak asli Amungme sangat kecewa dengan yang dilakukan. Itu berarti kami sebagai anak Papua seperti anak tiri yang hanya dibutuhkan saat tertentu saja,” ujar Dolfin di Kantor DPRK Mimika, Rabu (19/3/2025).

Politisi Partai Gerindra itu mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap situasi ini. Menurutnya, masyarakat Papua tidak meminta kompensasi materi, tetapi hanya ingin diakui keberadaannya dalam setiap kebijakan yang menyangkut hasil bumi mereka.

"Kita tidak minta apa-apa, hanya kehadiran kita di sana. Karena kita ini merupakan korban permanen atas operasional tambang di Tembagapura," tegasnya.

Dolfin bahkan mencurigai ada campur tangan oknum di PT Freeport Indonesia yang sengaja tidak melibatkan masyarakat Papua dalam peresmian smelter.

“Patut dicurigai ini karena ulah oknum-oknum di Freeport, karena mestinya Freeport tahu siapa-siapa yang harusnya diundang dan hadir di Gresik," imbuhnya.

Senada dengan Dolfin, anggota DPRK asal Suku Kamoro, Primus Natikapereyau, juga menyatakan kekecewaannya. Ia menilai, hasil tambang yang diolah di smelter Gresik seharusnya tetap melibatkan masyarakat Papua dalam setiap prosesnya.

“Tambang Freeport di Timika ada Suku Amungme, Kamoro, dan suku kerabat lain, tapi saat peresmian kemarin sama sekali tidak dilibatkan. Kami kecewa sekali,” katanya.

Primus berharap, pemerintah pusat lebih menghargai masyarakat Papua sebagai pemilik hak ulayat tambang Freeport.

“Kami tidak harus dihargai dengan uang, tapi kalau kami diundang juga biar semua tahu bahwa Freeport ada di Papua,” tandasnya. (Faris)