Legislator Papua Dialog dengan Pengungsi Intan Jaya di Nabire

- Papua60Detik

Legislator Papua hearing dengan Pengungsi Intan Jaya dan wilayah terdampak lainnya, di Auditorium RRI Nabire, Papua Tengah, Selasa (14/10/2025). Foto: Elias Douw/ Papua60detik
Legislator Papua hearing dengan Pengungsi Intan Jaya dan wilayah terdampak lainnya, di Auditorium RRI Nabire, Papua Tengah, Selasa (14/10/2025). Foto: Elias Douw/ Papua60detik

Papua60detik - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah bersama Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua Tengah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia hearing dengan para pengungsi asal Intan Jaya dan wilayah terdampak lainnya, di Auditorium RRI Nabire, Papua Tengah, Selasa (14/10/2025).

Hadir pada dialog tersebut, Yohanes Kemong Ketua Pansus Kemanusiaan, Anggota DPD RI, Yoris Raweyai dan Lis Tabuni.

Mewakili Pengungsi asal Intan Jaya, Sole Sondegau menilai apa yang terjadi di Intan Jaya adalah kehedak Jakarta atau pemerintah pusat. Kesimpulan itu menurutnya bisa dilihat dari pertambahan jumlah aparat militer non organik di Intan Jaya.

Katanya, pengamanan seharusnya dilakukan oleh aparat organik di Papua. 

"Saya heran. Kenapa? Di Papua itu ada Kodam, ada TNI-POLRI, yang sudah duluan tetapi kok datangkan dari luar, Kalau memang untuk mengamankan daerah, kenapa tidak memfasilitasi aparat yang ada di daerah sini? Ada apa di balik itu? karena yang ada di sini kenal maka disayang, tidak kenal main gila, main bebas, itu yang terjadi," ungkapnya.

Katanya, dialog seperti yang sedang berlangsung seharusnya dihadiri pemerintah pusat agar mendengar langsung aspirasi para pengungsi.

"Saya mohon dengan hormat melalui pertemuan ini dialog selanjutnya difasilitasi ulang lagi dengan orang Jakarta agar dengar aspirasi kita dan jadi bahan cerita di kantornya di Jakarta sana," katanya.

Moderator yang juga Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah. John NR Gobay mengingatkan, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) bukan untuk memperpanjang operasi keamanan, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Papua Tengah.

“DOB bukan alat untuk memperkuat konflik atau kekerasan. Tujuannya adalah membuat rakyat bahagia, bukan menangis,” katanya.

Kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil, ia minta mengedepankan nilai kemanusiaan dan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.

"Kita hidup untuk berbuat baik dan menjadi duta damai bagi tanah ini, bukan menjadi sumber penderitaan bagi sesama," pesannya. (Elia Douw)




Bagikan :