Papua60detik - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Leonardus Kocu mengaku mendukung rencana rolling atau reshuffle pejabat di lingkungan Pemkab Mimika.

Tapi asal reshuffle pejabat itu dilakukan secara profesional. Dalam artian, pejabat ditempatkan sesuai pangkat dan golongan serta kapasitasnya.

"20 persen itu untuk kepentingan politik dari belakang," ungkapnya, Kamis (19/1/2023).

Profesionalisme menurutnya harus mendapat porsi 80 persen. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kepetingan politik pada penempatan pejabat katanya terlalu tinggi.

"Itu akan berdampak kepada kinerja yang buruk di OPD-OPD. Dalam perencanaan pekerjaan nanti tidak sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati," kata Kocu.

Plt Bupati dan Sekda Mimika sebagai birokrat ia harapkan menempatkan pejabat pada posisi tepat agar roda pemerintahan dan pelayanan ke warga lebih baik ke depan.

"Kita berharap supaya mengurangi kepentingan politik sehingga tidak mempengaruhi rencana penempatan kepala-kepala dinas," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob memastikan akan merolling pejabat di jajarannya. Tapi sebelum itu, akan dilakukan evaluasi kinerja.

John Rettob memberi petunjuk, yang bakal digeser atau terdepak adalah pejabat yang tak mampu berkolaborasi dengan instansi terkait lain. Bekerja sendiri menurutnya, membuat kinerja pemerintahan jadi lamban.

"Kalau tidak kolaborasi kita ganti, tapi sesuai prosedur," katanya. 

Ia mengatakan, rolling pejabat diperlukan untuk perubahan dan perbaikan kinerja pemerintahan dan tetap harus sesuai aturan di dalam sistem merit. 

"Sudah diatur dalam merit sistem. Jadi itu dulu yang harus dilakukan baru kita bisa melakukan rolling, kita tidak bisa sembarang-sembarang melakukan rolling pejabat," katanya. (Faris)