Papua60Detik - PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan dua lembaga adat di Mimika, Lemasa dan Lemasko makin 'mesra' saja.

Setiap triwulan mereka duduk evaluasi untuk memonitor program sosial yang diberikan oleh PTFI agar bisa lebih terukur dan langsung menyentuh masyarakat.

Vice President Community Relations & Human Right PTFI, Arnold Kayame mengatakan, sistem monitoring dan evaluasi oleh PTFI disesuaikan regulasi, termasuk perubahan LPMAK jadi YPMAK.

"Komitmen  bantuan yang diberikan tidak berubah hanya tata kelolanya saja. Contohnya evaluasi terus dilaksanakan, jadi kalau ada yang kurang pas atau tidak sampai ke masyarakat kita ubah agar bisa menyentuh masyarakat," ujarnya saat ditemui wartawan di Restoran yang terletak di Jalan Budi Utomo Ujung, Mimika, Rabu (25/8/2021).

Dengan perubahan tata kelola YPMK, PTFI saat ini lebih fokus kepada perancangan program bukan lagi pembagian uang.

Menurut Arnold MoU 2000 dan YPMAK merupakan bentuk konkrit dari kemitraan yang dilakukan oleh PTFI.

Perubahan tata kelola juga berimbas pada status Lemasa dan Lemasko yang tidak lagi bersifat representatif saja dalam hal pengambilan keputusan dalam YPMAK. Dalam perubahan tersebut kedua lembaga adat dan PTFI selaku pendiri YPMAK memiliki kedudukan sama. Konsekuensinya, keputusan apapun harus dilakukan bersama.

Dengan perjanjian implementasi Lemasa dan Lemasko, semua kini bersifat terbuka saat monitoring dan evaluasi. Semua pihak terlibat memastkikan apa yang dihasilkan bisa bermanfaat.

"Sekarang keterbukaan semakin terasa, perjanjian implementasi ini sangat bagus dan bijak. Contoh keputusan YPMAK kemarin kita sama-sama duduk dan putuskan bersama, dulu tidak seperti saat LPMAK yang jalan sendiri-sendiri," kata Ketua Lemasko Gregorius Okoare.

Gery mengungkapkan, LPMAK dulu berjalan sendiri tanpa melibatkan lembaga adat. Lembaga adat yang seharusnya memiliki kewenangan tidak pernah dilibatkan. Semua berubah setelah berubah jadi YPMAK.

"Dulu saya kecewa. Sebenarnya Lemasa dan Lemasko yang punya LPMAK tapi dulu dia bikin sendiri, itu yang kami tidak suka. Sekarang setelah ada perjanjian implementasi kita ubah YPMAK ada di bawah lembaga adat karena di dalam YPMAK ada orang-orang lembaga adat," ungkapnya.

Ketua Lemasa Stingal Jhonny Beanal mengakui saat ini hubungan lembaga adat dan PTFI semakin baik. Dengan monitoring dan evaluasi saat ini lembaga adat benar-benar dilibatkan terutama dalam hal program sosial.

"Dulu pimpinan lembaga adat mungkin belum pernah pernah ada relasi hubungan baik seperti saat ini. Sekarang luar biasa benar-benar terbuka contoh setelah diubahnya LPMAK ke YPMAK kami semua terlibat di dalamnya," tuturnya.

Semua program PTFI terutama menyangkut masyarakat adat selalu melibatkan lembaga adat. Hal tersebut menurutnya, menunjukkan komitmen PTFI dalam program sosialnya.

"Semua program sekarang ini sama-sama kita bahas dan sesuaikan bersama-sama. Kita monitoring, kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan program kita sama-sama diskusi dan kita cari jalan keluar sama-sama," tutupnya. (Fachruddin Aji)