Papua60detik - Biaya sekolah anak selalu menjadi prioritas bagi Fedrika Karolina Wader, yang tinggal di rumah sederhana berukuran 5×8 meter bersama suami dan lima anaknya di Tanjung Ria, Kota Jayapura, Papua.

Keinginan untuk memperbaiki rumah yang mulai rusak itu berkali-kali harus ditunda karena sebagian besar penghasilan suaminya sebagai nelayan tradisional dipakai untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, membeli perlengkapan sekolah, dan biaya melaut. Karena itu, perbaikan rumah selalu berada di urutan berikutnya.

"Anak pertama kami sudah selesai sekolah, namun belum dapat pekerjaan dan ini tersisa empat lagi yang duduk di bangku sekolah," kata Fedrika, yang mengaku telah 22 tahun menempati rumah itu.

Di rukun tetangga (RT) tempat dia tinggal, mayoritas penduduknya adalah keluarga nelayan. Sebagian besar rumah warga di sana dalam kondisi memprihatinkan. Lantainya yang terbuat dari kayu terlihat lapuk dimakan udara laut karena berada di pesisir. Atap yang bocor di sana-sini hanya ditambal seadanya dengan lempengan seng.

"Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah tidak cukup, apalagi mau memperbaiki rumah," kata Ketua RT setempat, Danyo Ayomi.

Menurut Danyo, sebagian rumah di lingkungannya tidak memiliki kamar mandi, sementara beberapa lainnya dihuni lebih dari satu kepala keluarga. Keterbatasan ekonomi membuat banyak keluarga memilih menunda perbaikan rumah karena kebutuhan sehari-hari lebih mendesak. 

Rumah warga di lingkungan itu rata-rata berukuran kecil seperti rumah Fedrika. Tidak ada sekat yang membatasi ruang untuk berkumpul, tidur, dan memasak. Semua kegiatan dilakukan di satu ruangan. Sebagian rumah juga belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang memadai.

Keluarga Fedrika termasuk keluarga yang beruntung karena bisa tinggal bersama dalam satu rumah. Salah satu rumah tetangganya bahkan ada yang ditempati hingga lima keluarga.

Bagi kebanyakan keluarga nelayan seperti Fedrika dan warga lainnya di Tanjung Ria, memperbaiki rumah baru bisa dilakukan jika masih ada sisa penghasilan yang bisa ditabung setelah kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak terpenuhi.

Di sisi lain, pemerintah di Tanah Papua — sebutan bagi enam provinsi di wilayah Papua — juga masih menghadapi tantangan dalam menyediakan rumah layak huni. Luas wilayah dan kondisi geografis membuat distribusi material bangunan dan biaya pembangunan menjadi lebih mahal dibandingkan banyak daerah lain. 

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 menunjukkan bahwa sekitar 121.400 keluarga di Tanah Papua belum memiliki rumah. Sekitar 686.900 keluarga memang sudah memiliki rumah, tetapi kondisi bangunannya masih belum layak huni.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hunian di Papua bukan hanya menyangkut penyediaan rumah baru, tetapi juga peningkatan kualitas rumah yang sudah ditinggali oleh masyarakat.

Meski demikian, pemerintah setempat terus berusaha mempercepat penyediaan rumah melalui berbagai program, termasuk pembangunan rumah bersubsidi, penataan kawasan permukiman, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Melalui program BSPS, masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan rumah dengan pendampingan pemerintah sehingga biaya pengerjaan dapat ditekan sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga di lingkungan setempat.

Bantuan itu disebut stimulan karena berfungsi sebagai pendorong. Penerimanya diharapkan ikut berpartisipasi secara swadaya jika ada kekurangan tenaga kerja atau material tambahan.

Menurut Buku Saku Digital BSPS, penerima di Papua dan Maluku akan mendapatkan bantuan senilai Rp25 juta mengingat Indeks Kemahalan Konstruksi di kedua wilayah itu lebih tinggi daripada wilayah lain.

Salah satu lokasi sasaran program BSPS adalah RT 02 RW 04 Kelurahan Tanjung Ria, di mana Fedrika dan 14 keluarga nelayan lainnya tinggal. 

"Dari 15 rumah, hanya tujuh bangunan yang lolos administrasi untuk mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Danyo, ketua RT setempat.

Delapan rumah lainnya, kata dia, belum memenuhi kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan, seperti bukti kepemilikan dan dokumen administrasi lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyediaan rumah layak huni menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut akan berdampak pada kesehatan keluarga, tumbuh kembang anak, hingga produktivitas ekonomi.

Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan sekitar 22.000 rumah di Tanah Papua mendapat program bedah rumah pada 2026.

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyambut dukungan pemerintah pusat tersebut. Menurut dia, pembangunan tempat tinggal membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar dapat menjangkau seluruh wilayah di provinsi itu yang memiliki tantangan geografis.

Fedrika, yang termasuk dalam daftar penerima BSPS untuk anggaran tahun depan, mengatakan kondisi rumah yang lebih baik akan memberikan rasa tenang bagi keluarganya.

"Kami berharap setelah rumahnya direnovasi, anak-anak bisa tumbuh di lingkungan yang lebih sehat sehingga lebih semangat mengejar cita-cita mereka," katanya.

Dia berterima kasih kepada pemerintah yang telah memerhatikan masyarakat berpenghasilan rendah seperti nelayan di pesisir Kota Jayapura.

Bagi Fedrika, rumah yang lebih layak bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga harapan agar anak-anaknya dapat tumbuh dan belajar dengan lebih baik. (ANTARA - Qadri Pratiwi)