Papua60detik - Tak berselang lama usai upacara penaikan bendera peringatan HUT RI ke-77, rombongan aliansi honorer Mimika masuk lapangan Kantor Sentra Pemerintahan SP3, Rabu (17/8/2022).

Mereka jalan dan berbaris rapi, spanduk ada di bagian depan. Tulisannya, 'Barisan para honorer yang sudah bekerja di atas lima tahun dan tidak juga diakomodir dalam pengangkatan K2 tahun 2022'.

"Tidak ada keadilan di negeri ini. Kalau tidak ada keadilan ngapain kita bikin 17 Agustus ramai-ramai kayak begini. Jangan kita tutup mata, pura-pura bodoh semua. Itu munafik, stop omong kosong," kata Edo Soway mewakili rekan-rekannya.

Mereka menuntut verifikasi ulang nama-nama honorer yang masuk dalam pengangkatan K2 formasi 600 dengan masa kerja di bawah 5 tahun.

Pasalnya, dalam temuan Aliansi Honorer Mimika, dalam daftar nama 600 itu terdapat nama-nama yang belum sampai lima tahun bekerja. Bahkan beberapa nama ditengarai tak pernah jadi honorer.

Di sisi lain, masih banyak honorer telah bekerja sampai belasan tahun tapi tak diakomodir dalam daftar 600 itu.

"Kami bersuara atas nama kebenaran. Kami mengingatkan mereka, kalau mereka sudah menyeleweng dari aturan," kata Edo.

Menyikapi kejadian tersebut Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, kedatangan rombongan honorer menegaskan bahwa masih ada masalah di pemerintahan.

"Jadi saya rasa ini perlu kita tangani secara cepat bagaiman? apa yang akan kita lakukan? Sebagai pemerintah kami sebenarnya malu melihat situasi ini. Tetapi mungkin karena kita tidak pernah menanggapi. Mari kita berjuang sama-sama," kata Wabup John.

Persoalan honorer ini bahkan jadi sorotan banyak pihak. Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V yang mengaku akan menjalin sinergi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IX BKN Jayapura untuk melakukan cleaning data atau memastikan kebenaran data honorer yang diusulkan. (Burhan)