Papua60Detik – Pemerintah Kabupaten Mappi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Kamis (30/3/2023).

Pj Bupati Mappi, Michael R Gomar mengatakan, Musrenbang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, tata cara perencanaan pengendalian, evaluasi, rancangan jangka panjang daerah serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah. 

"Program kerja yang nantinya diusulkan harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga kita wajib mengusulkan program kegiatan sesuai kebijakan prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di kampung-kampung dan distrik-distrik," pesannya.

Gomar menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar mengusulkan program kegiatan sesuai dengan tugas fungsi di masing-masing OPD. Semua usulan program kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah akan direview oleh tim anggaran dan disesuaikan dengan program kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. 

Mendagri Tito Karnavian, kata Pj Bupati telah memberi instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk mengusung tiga program prioritas yang menjadi kebijakan nasional yaitu pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. 

“Untuk mendukung penanganan tiga kebijakan nasional ini, maka perlu intervensi program kegiatan secara kolaborasi dari masing-masing perangkat daerah, supaya secara bersama-sama kita bisa mengurangi masalah-masalah urgensi yang ada di Kabupaten Mappi," katanya.

Kepada Bappeda dan jajaran yang bisa melaksanakan Musrenbang tepat waktu, Gomar menyampaikan apresiasi. Berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan prestasi, dan menjadi dinamika dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Gomar berharap, seluruh pimpinan OPD, kepala distrik dan stakeholder agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai dengan selesai, supaya program kegiatan yang direncanakan terutama yang sesuai dengan kebutuhan  masyarakat bisa tercover dan  dimasukkan untuk dianggarkan. 

"Supaya masyarakat bisa menerima manfaat dan dampak yang sangat baik dari program kegiatan yang sudah diusulkan oleh perangkat daerah," kata Gomar. (Joe Situmorang)