Papua60detik - Menteri Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI, Natalius Pigai kunjungan kerja ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah pada Senin (17/8/2026). 

Kunjungan ini diisi dialog terbuka bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari Anggota DPR, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga perwakilan tokoh perempuan.

Dialog ini membahas berbagai isu mulai dari pengungsi, wilayah adat hingga situasi konflik bersenjata yang melanda sejumlah daerah di Papua Tengah. 

Kesimpulan serta poin-poin utama aspirasi di pertemuan itu dibacakan langsung oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai.

“Pertama adalah pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan data pengungsi yang valid agar dapat menjadi dasar untuk pemerintah pusat mengambil Ilangkah-langkah, melaksanakan program-program pemerintah demi kepentingan pengungsi,” kata John Gobai. 

Mengenai kondisi keamanan, John Gobai menyampaikan harapannya agar dilakukan evaluasi pendekatan keamanan, dengan mengedepankan pembentukan satuan organik serta keterlibatan putra daerah. 

“Pak Menteri, masyarakat mengharapkan agar dapat dilakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan dengan menarik pasukan non-organik, memperbanyak pasukan organik, dalam hal ini pembentukan Polsek, Koramil di daerah-daerah konflik dan pengangkatan anak-anak asli sebagai anggota Polisi dan anggota Tentara agar mereka yang menjaga daerahnya," katanya.

"Sama-sama mereka akan menjaga bingkai NKRI sebagaimana harapan tadi,”  sambung John Gobai. 

DPR Papua Tengah meminta MenHAM memediasi pertemuan antara pemerintah daerah di Papua dengan Presiden Republik Indonesia untuk membicarakan arah pembangunan yang kondusif di Papua.

“Kami meminta Bapak Menteri untuk dapat mengatur, agar dapat memediasi kami Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Tanah Papua bertemu dengan Presiden untuk mendiskusikan pembangunan yang baik di Tanah Papua yang jauh dari kekerasan" katanya.

Menanggapi hal itu, Natalius Pigai menyatakan apresiasinya terhadap seluruh masukkan yang telah dirangkum oleh DPR Papua Tengah. 

Meski demikian, Natalius Pigai memberikan batas terkait hal-hal yang dapat dicarikan jalan keluar bersama pemerintah pusat. Hanya satu yang menurutnya tak ada jalan keluar, yaitu aspirasi merdeka.

"Kalau bicara cari solusi, kita carikan solusi. Ya, semua adalah keputusan dari pemerintah pusat dan juga keputusan dari pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat,” pungkas Natalius Pigai. (Elia Douw)