Papua60detik - Nasib orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Mimika seakan tak tersentuh di Mimika. Jangankan rumah sakit sekelas klinik khusus gangguan kejiwaan saja Mimika tak punya.

Di beberapa ruas jalan, mereka yang biasa disebut gila ini gampang ditemui. Dana Dinas Kesehatan, di tahun 2020 ada sekitar 469 orang dengan gangguan jiwa yang terlapor  Penanganannya ada yang butuh obat dan ada yang sekedar konsultasi.

"Jadi ada ringan dan berat kalau berat itu yang biasa di jalan - jalan. Itu sudah lebih dari 50 orang, dan itu tercatat," ungkap Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, Rabu (16/6/2021).

Jika melihat fenomena itu, menurut Wabup, Mimika seharusnya sudah punya klinik khusus menangani masalah kejiwaan. Dulu, pernah ada PNS dokter jiwa, tapi pindah. Ia menduga karena tak diperhatikan.

Tanpa fasilitas kesehatan khusus, dapat dipastikan keluarga penderita gangguan jiwa tidak tahu tempat yang harus dituju buat perawatan.

"Saat ini di Mimika kalau ada orang dengan sakit jiwa, itu pasti tidak tau mau lari kemana, kita tidak punya psikiater, kita tidak punya ahli-ahli psikologis yang bagus, kita tidak punya dokter jiwa. Jadi akhirnya banyak yang dibiarkan, kalau begitu pasti nanti meningkat, makanya perlu adanya klinik dan tenaga pun harus ada di Mimika," tuturnya.

Daripada membangun rumah sakit pratama, ia lebih cenderung ke rumah sakit jiwa.

Sebetulnya, semakin banyaknya orang dengan gangguan jiwa hanya satu dari sekian masalah sosial dari Timika. Meski tanpa fasilitas khusus, John membantah jika Pemkab Mimika tak peduli terhadap masalah sosial.

"Saya pribadi termasuk serius mengurus persoalan sosial makanya masalah anak-anak, orang dengan gangguan jiwa. Kesenjangan sosial ini saya paling serius. Jadi kalau dibilang kita tidak serius juga tidak, tapi kita berusaha untuk itu," akunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kabupaten Mimika Reynold Ubra mengatakan telah mengirimkan tiga orang dengan gangguan kejiwaan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura pada Maret tahun ini.

“Dua diantaranya telah kembali dan perlu dikontrol oleh pihak keluarga sementara satu lagi masih menjalami pengobatan di sana,” katanya, Rabu (9/6/2021) lalu.

Ia mengakui, Mimika memang butuh tenaga khusus gangguan kejiwaan. Tapi peran terbesar dalam pemulihan pasien dimainkan keluarga. Minum obat misalnya, perlu pantauan keluarga terus menerus. Jika tidak si pasien bakal kumat lagi.

"ODGJ di Mimika memang banyak, tetapi kalau dilihat dengan kasus-kasus lain yang memang betul-betul prioritas, (jumlah kasus ODGJ) itu jauh lebih sedikit. Jadi menentukan ini prioritas utama, kedua dan ketiga itu harus dilakukan. Dan memang wajibnya Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyiapkannya," ucapnya.

Soal fasilitas, Reynold malah mendorong Dinas Sosial Mimika berinisiatif membangun klinik khusus penderita gangguan jiwa. Menurutnya kesehatan dan sakit mental ditangani psikolog, sementara peran pelayanan medis itu hanya sekitar 5 persen.

"Konsekuensi kalau kita bangun Klinik atau RSJ itu operasionalnya, pembiayaannya harus sendiri, karena sekarang pola pengelolaan secara mandiri badan layanan umum daerah (BLUD),” katanya.

“ODGJ itu pertama dimulai dari lingkungan sosial. Dimana ia ada masalah ekonomi, ada masalah tekanan hidup dan lainnnya karena daya tahan mental setiap orang kan berbeda-beda. Di situlah ada orang yang bisa stres dan itu bisa diatasi dan ada orang yang tidak bisa atasi kemudian depresi dan akhirnya mengalami gangguan. Jadi rujukannya ke psikiater karena lebih kepada masalah psikologisnya, konselingnya,” terangnya. (Fachruddin Aji)