Papua60detik - Di saat Papua Tengah masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, sekelompok petani lokal bersama Komunitas Korowa Membaca (Ko’Membaca) justru membuktikan bahwa kedaulatan pangan dapat dimulai dari kebun sendiri. 

Hal itu ditunjukkan melalui panen raya kangkung di Kampung Samabusa, Distrik Korowa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (4/2/2026) pagi.

Kegiatan panen yang berlangsung di lahan seluas 30 x 40 meter tersebut turut dihadiri Ibu Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua TP-PKK Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah Meki Nawipa.

Panen raya ini menjadi simbol kritik sunyi terhadap ketergantungan pangan dan lemahnya keberpihakan kebijakan pada petani kecil.

Dalam sambutannya, Nurhaidah menegaskan bahwa orang Papua tidak seharusnya terus menggantungkan hidup pada bahan pangan impor seperti beras dan mi instan.

“Orang Papua harus kembali berkebun dan bertani. Kita tidak bisa bergantung terus pada bahan-bahan dari luar. Kita bisa hidup lebih sehat dengan pangan lokal seperti ubi, keladi, dan hasil kebun Papua lainnya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi refleksi atas arah kebijakan pangan yang selama ini lebih menekankan distribusi pangan dari luar ketimbang memperkuat produksi lokal berbasis komunitas.

Pendamping petani lokal, Melani Pigai, menyebut bertani masih dipandang sebagai pilihan terakhir, bukan profesi yang didukung secara serius oleh negara. “Orang Papua tidak harus semua jadi ASN. Bertani juga pekerjaan yang bermartabat. Dari kebun, kita bisa hidup dan menafkahi keluarga,” kata Melani.

Menurutnya, minimnya fasilitas dan pendampingan membuat petani lokal kerap bekerja secara manual dengan risiko tinggi, sementara bantuan alat pertanian modern masih sangat terbatas.

Koordinator Lapangan Ko’Membaca, Apaxe Tabuni, menjelaskan bahwa seluruh proses pertanian mulai dari persemaian, pembukaan lahan, pembangunan bendungan, hingga panen dilakukan secara swadaya oleh kelompok tani.

“Ini program pertama hasil dorongan Ko’Membaca yang akhirnya didukung TP-PKK Papua Tengah. Kami bangun rumah persemaian sendiri, buka lahan sendiri, rawat tanaman sendiri,” ungkapnya.

Dalam panen perdana ini, tiga bedengan kangkung menghasilkan 67 ikat dengan nilai jual sekitar Rp670 ribu. Nilai tersebut memang kecil secara ekonomi, namun besar secara politik dan sosial, karena menunjukkan potensi pangan lokal jika dikelola dan didukung secara serius.

Tabuni menilai, kebijakan pangan selama ini masih menjadikan petani lokal sebagai objek, bukan subjek pembangunan.

“Kami belajar disiplin, sabar, dan fokus dari bertani. Tapi tanpa alat dan dukungan kebijakan yang jelas, petani akan terus tertinggal,” katanya.

Ko’Membaca menegaskan bahwa pertanian bukan sekadar soal produksi pangan, tetapi juga soal eksistensi orang asli Papua (OAP) dan kemandirian hidup di atas tanah sendiri.

“Anak-anak muda Papua harus kembali ke kebun. Tidak bisa terus berharap pada pemerintah. Mandiri adalah kunci,” tegas Tabuni.

Usai panen, kelompok tani menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak berhenti pada seremoni, tetapi memberikan dukungan konkret berupa alat produksi seperti traktor dan fasilitas pertanian lainnya.

“Kalau pemerintah serius bicara ketahanan pangan, maka petani lokal harus diperlengkapi, bukan hanya difoto saat panen,” tutup Mis Murib, perwakilan kelompok tani. (Elia Douw)