Papua60detik - Perencanaan pembangunan kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Tengah hingga saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan atau alih status kepemilikan tanah dari milik masyarakat jadi aset pemerintah.

Lahan yang direncanakan masih dalam tahapan penilaian tim appraisal yang melibatkan pengadilan untuk menjustifikasi kewajaran harga atau nilai tanah.

“Tentu saja proses ini cukup alot. Kenapa alot? Karena ada banyak yang harus kita pastikan secara tata caranya yang benar supaya kemudian waktu tidak berisiko hukum atau ada delik aduan atau delik umum yang disangkakan kepada pemerintah,” kata Kepala Bappeda Papua Tengah Jull Eddy Way saat ditemui wartawan di Timika, Papua Tengah, Selasa (14/11/2023).

Soal anggarannya, Edy mengatakan masih sementara sedang dalam proses penghitungan pada Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD) 2024. Termasuk menghitung dukungan pemerintah pusat melalui APBN.

“Yah tentu saja kita mendorong aspek keadilan di dalamnya sehingga ketika alih kepemilikan betul-betul berpihak kepada masyarakat yang tanahnya dipakai,” pungkasnya (Faris)