Papua60detik - Dinas Sosial Mimika memperkuat komitmen dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Untuk itu, Dinas Sosial memberikan Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan masyarakat, Senin (29/06/2026).

Narasumber dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Sosial RI, Bayu Ismanto, menjelaskan bahwa penanganan anak telantar dan anak putus sekolah di Mimika memerlukan kerja sama lintas sektor.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh Dinas Sosial. Diperlukan keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemenuhan dokumen identitas, Dinas Kesehatan untuk layanan kesehatan, serta Dinas Pendidikan agar anak-anak dapat kembali memperoleh hak atas pendidikan.

Hasil pendataan Dinas Sosial menunjukkan bahwa anak yang berada di jalanan maupun mengalami putus sekolah umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas dan pola pengasuhan yang belum optimal.

Sebagai upaya memastikan hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi, program pendidikan kesetaraan melalui kejar paket menjadi salah satu solusi bagi mereka yang belum dapat mengikuti pendidikan formal.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sosial Mimika, Emelia Samaran mengungkapkan data anak telantar yang tercatat di Dinsos sebanyak 205 anak. Pada kesempatan yang sama, Distrik Mimika Baru melaporkan jumlah anak telantar di wilayah kerjanya mencapai lebih dari 7.000 anak. Sementata itu, belum ada tercatat data anak telantar di keseluruhan Kabupaten Mimika. (Martha)