Papua60detik – Persoalan klasik seputar dunia kerja kembali mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRK Mimika Dapil II, Yan Pieterson Laly dari Partai Gerindra. 

Berlangsung di Jalan Petrosea, Distrik Mimika Baru, Senin (13/10/2025), kegiatan tersebut menjadi ajang curhat bagi para pencari kerja (pencaker) yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan hingga mahalnya biaya sertifikasi kompetensi.

Whilemina, warga Jalan Restu, menyoroti mahalnya biaya sertifikasi K3 serta menilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mimika masih terlalu rendah dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok yang terus melambung.

Menanggapi hal itu, Yan Laly menjelaskan bahwa DPRK bersama pemerintah daerah telah menyusun Raperda Non-APBD yang salah satunya mengatur soal ketenagakerjaan.

“Perlu ada peninjauan ulang soal penggajian dan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi,” ujar Yan.

Keluhan lain datang dari Magay, yang menuding adanya pungutan tidak wajar dalam proses sertifikasi kompetensi, padahal hasilnya belum tentu menjamin peluang kerja.

Menjawab hal itu, Yan Laly yang duduk di Komisi III berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar biaya sertifikasi bisa ditekan, bahkan bila perlu disubsidi pemerintah,” tegasnya.

Isu prioritas tenaga kerja lokal juga mengemuka. Yance Baoyau, perwakilan Suku Kamoro, meminta perusahaan di Mimika memprioritaskan tenaga kerja asli Papua (OAP) serta warga ber-KTP Mimika.

Yan mengakui, program Papua Affair Developer (PAD) memang belum berjalan efektif di seluruh perusahaan.

“Komisi III akan memanggil perusahaan dan Disnaker untuk memastikan regulasi tenaga kerja lokal benar-benar ditegakkan,” katanya.

Selain soal rekrutmen, warga juga menyoroti kualitas pelatihan kerja di Mimika yang dinilai masih rendah.

Menjawab hal ini, Yan menyampaikan kabar baik: pemerintah tengah menyiapkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Mimika.

“BLK ini diharapkan menjadi pusat peningkatan kompetensi yang bisa jadi contoh bagi LPK lainnya,” ujarnya optimis.

Di akhir pertemuan, pencaker meminta agar perusahaan diwajibkan membuka kuota khusus bagi tenaga kerja lokal serta meninjau kembali batas usia rekrutmen.

Yan menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan dua langkah konkret yang akan diperjuangkan DPRK.

“Kami akan mendorong kuota tenaga kerja lokal di tiap perusahaan dan menggelar job fair rutin setiap tahun,” ungkapnya.

Ia pun menutup kegiatan reses dengan pesan motivasi bagi para pencari kerja.

“Tetap optimis dan terus berjuang. Dengan kerja sama semua pihak, kita bisa kurangi pengangguran di Mimika,” pungkasnya. (Faris)