Papua60detik - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapat tugas membuka 1,3 juta formasi CPNS yang rencananya akan mulai dibuka pada April tahun ini.

Namun sayangnya kemungkinan besar, Provinsi Papua tidak akan masuk dalam formasi tersebut.

Pasalnya hingga saat ini masih ada SK CPNS 2018 yang belum diserahkan dan juga karena formasi tambahan pengangkatan 20 ribu tenaga honorer yang diusulkan pada tahun 2020 lalu belum juga diselesaikan.

 “Jadi Papua belum masuk dalam formasi penerimaan CPNS tahun ini. Belum. Mungkin akan masuk. Saya tidak bisa mengatakan tidak, tapi yang 20 ribu ini selesaikan dulu,” kata Kepala BKN, Bima Harian Wibisana saat berkunjung ke Timika menyerahkan SK kenaikan pangkat dan BKN award, Rabu (10/3/2021).

Menurutnya jika SK CPNS 2018 dan 20 ribu formasi  tenaga honorer ini bisa cepat diselesaikan, maka Provinsi Papua juga akan diikutkan dalam penerimaan CPNS tahun ini.

“Jadi harus bertahap. Jangan semuanya jadi satu, nanti bingung sendiri baginya. Jadi kalau saya itu dulu. 20 ribu itukan besar. Itu kalau dibagi 30 saja masing-masing kira-kira ada 600an. Itu pasti akan jauh lebih besar dari formasi yang diberikan tahun 2021. Iyakan. Jadi itu dulu kalau saya,” ungkapnya.

Bima menjelaskan 20 ribu formasi ini masih dalam proses pendataan dan dalam pengusulannya pun banyak hal yang harus dipersiapkan. Misalnya, tesnya akan dilakukan dimana, kapan dan siapa saja yang boleh ikut.

“Jadi mereka masih bingung. Jadi saya tidak ingin menambah masalah. Nanti itu selesaikan dulu. Tuntas baru saya kasih lagi,” tuturnya.

Ia menegaskan hingga kini pun belum ada usulan dari Pemerintah Provinsi Papua untuk diikutkan dalam  CPNS tahun ini.

Bima mengatakan Provinsi Papua banyak bermasalah soal SK CPNS. Terbukti hingga kini masih ada SK CPNS tahun 2013, 2012 dan bahkan 2011 yang belum diserahkan. Namun ia berharap hal ini tidak terulang lagi.

Ia berkomitmen, ia tidak akan memberikan formasi baru untuk Papua jika 20 ribu formasi dan SK CPNS 2018 belum selesai diserahkan.

“Itu karena dari Pemdanya dan berganti-ganti bupati. Sampai sekarang juga belum selesai juga. Dan saya tidak mau itu terulang karena kasihan orangnya. Sudah lulus CPNS tapi tidak diberikan SK,” tegasnya. (Anti Patabang)