Papua60detik - DPRD Mimika rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Rabu (16/8/2023).

Sidang Paripurna itu yang dihadiri oleh Forkopimda, Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng, Wakil Ketua 1 DPRD Mimika Yohanis Felix Helayanan, Pj Bupati Mimika Valentinus S Sumito, Pj Sekda Mimika Petrus Yumte, Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Kepala Kantor SAR Timika, Anggota Dewan dan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika. 

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung kode 'Pak Lurah' yang ditujukan kepadanya yang belakangan ini baru ia ketahui. 

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir siapa ini Pak lurah sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah adalah saya," ujar Jokowi. 

Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya bukan Pak Lurah melainkan Presiden Republik Indonesia. 

"Ya, saya saya jawab saja saya bukan Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menentukan capres-cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi," kata dia. 

Jokowi juga mengaku bahwa posisi sebagai Presiden tidaklah senyaman yang dipersepsikan, karena menurutnya di balik itu ada tanggung jawab besar yang harus diemban. 

Di era sekarang ini apapun bisa disampaikan ke Presiden melalui media sosial, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai dengan kemarahan, ejekan bahkan makian dan fitnah. 

"Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol, ya ndak papa, sebagai pribadi saya menerima saja," ungkap dia. 

"Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar," pungkasnya. (Eka)