Papua60detik - Pj Bupati, Valentinus Sudarjanto Sumito menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Mimika.

"Seribu saja sudah banyak. Ini kita sudah terlalu banyak sekali. Ini kita melebihi. Akhirnya dana untuk yang lain entah itu untuk pendidikan atau untuk apa itu akan terkonsentrasi bayar gaji," katanya saat berdialog dengan warga di Distrik Mimika Timur, Senin (17/7/2023).

Untuk menentukan kebijakan terkait honorer, Pj Bupati mengatakan masih menunggu data jumlah pasti dan sebaran honorer dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

"Saya sedang meminta dari BKD data keseluruhan, ini terlalu banyak 2.900-an sekian, itu tersebar di mana saja," katanya.

Sebagai informasi, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menyebutkan dua jenis hubungan kerja pegawai pemerintah, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemerintah sempat mewacanakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Namun wacana itu dibatalkan. 

Salah satu pertimbangan pembatalannya adalah tenaga honorer memiliki peran penting dalam pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.  (Faris)