Papua60detik - Penanganan stunting di Mimika masih menghadapi persoalan serius. Soalnya bukan pada ego sektoral atau anggaran, tapi koordinasi dan komunikasi OPD.

Padahal, koordinasi dan komunikasi diperlukan untuk melihat tumpang tindih program yang outputnya sama.

"Sebenarnya dalam pendampingan WVI sendiri di berbagai daerah, ego sektoral itu gak kelihatan. Mau ego apaan uang anggaran yang terbatas gitu. Tetapi tidak ada yang bisa memimpin untuk menyatukan aja. Jadi bukan soal ego sektoral, soal komunikasi, soal koordinasi," ujar Manajer Advokasi dan Pelibatan Publik Wahana Visi Indonesia, Junito Drias saat diwawancarai, Kamis (07/05/2026). 

Ia memisalkan, Dukcapil memiliki data mengenai usia anak di suatu kampung, hal itu bisa dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan. Namun, di beberapa kasus yang seringkali terjadi adalah Dukcapil merasa Dinas Kesehatan tidak meminta data, sementara Dinas Kesehatan merasa Dukcapil tidak memberikan data. 

"Kalau semuanya saling nunggu gitu kan repot. Jadi siapa yang harus menjangkau siapa gitu ya. Tapi saya pikir itu lebih kalau perangkat daerah punya sense of urgency yang bagus, pasti otomatis mereka akan saling berkoordinasi, berkomunikasi," tambahnya.

Dari sisi keuangan, Junito menilai Kabupaten Mimika sebenarnya masih cukup baik dibanding daerah lain. Apalagi ditambah dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus). 

Namun, ia menyoroti besaran pagu anggaran OPD pengampu yang dialokasikan untuk penanganan stunting. Persoalannya pada sejauh mana isu stunting diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Karena keterbatasan akses terhadap rincian keseluruhan anggaran, pihaknya menggunakan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD untuk menilai komitmen penganggaran terhadap program stunting. Dari hasil penelusuran tersebut, WVI menemukan porsi anggaran stunting di sejumlah OPD masih tergolong kecil.

"Hasil tilikan kami hanya 8 persen dari total pagu indikatif OPD tertentu, Dinas Kesehatan misalnya. Ini lebih menunjukkan seberapa jauh OPD memahami stunting tersebut perlu diutamakan dalam anggaran. Kalau cuma 8 persen, artinya sudah utama atau belum? Saya masih belum lihat di DP3AP2KB dan lain-lain," terangnya. 

Selain itu, Junito juga menyoroti Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang belum berjalan optimal karena koordinasi yang kurang. Oleh karena itu, ia mengatakan peran Wakil Bupati sebagai ketua TPPS dan DP3AP2KB sebagai koordinator operasional penting untuk mendorong seluruh perangkat daerah terlibat aktif. (Martha)