Papua60detik - Pemerintah Indonesia tengah bernegosiasi mengenai perpanjangan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang bakal habis pada 2041 mendatang.

Pemerintah mengajukan syarat perpanjangan yaitu penambahan saham 10 persen Indonesia di PTFI. Sebelumnya, kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PTFI hanya 51  persen.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas mengatakan, proses negosiasi telah sampai pada kata sepakat.

“Itu nanti di 2041 ada penambahan saham 10 persen. Itu sudah kita sepaham tinggal nanti perlu diformalkan," kata Tony saat ditemui awak media di Timika, Papua Tengah, Jumat (5/4/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia bisa segera menguasai 61 persen saham PTFI. 

Dengan posisi mayoritas kepemilikan RI di perusahaan tambang tembaga ini diproyeksi membuat pendapatan negara dari Freeport pun bertambah.

Pemerintah Indonesia kini tengah fokus merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Revisi beleid itu untuk memberikan perpanjangan izin kontrak PTFI agar bisa diajukan dan diputuskan segera, tidak perlu menunggu 5 tahun sebelum masa IUPK Freeport berakhir pada 2041 mendatang. (Faris)