Papua60detik - Kepala BPS Mimika, Ouceu Satyadipura mengaku saat ini sedang dalam proses memadukan data kemiskinan bersama beberapa instansi lainnya.

Satu padu data ini nantinya akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bisa dipakai pada setiap instansi pemberi bantuan. 

"Kita sedang padukan. Jadi nanti, kita chek NIK-nya, orang ini sudah menerima apa, bantuan dari mana saja. Dan nanti ke depan akan menjadi satu data. Bukan akan, tetapi sedang dilakukan saat ini," ujar Ouceu saat diwawancarai di kantornya, Jumat (17/01/2025). 

BPS rutin melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mendata dan meng-update kondisi real di lapangan. Data tersebut bisa digunakan pemerintah untuk memberantas kemiskinan.

"Kita bisa, sih, membangun tanpa data tetapi akan jauh lebih mahal daripada kita mencari data dulu baru membangun. Kenapa? Karena tanpa data pembangunan tidak akan terarah. Tetapi dengan data pembangunan akan lebih tepat sasaran," terangnya. 

Ia menegaskan ketika tidak ada lagi dualisme data, otomatis data yang satu itu adalah data yang valid. Dan data yang valid itu harus diakui oleh seluruh stake holder baik itu pemerintah daerah, instansi vertikal seperti BPS, dan pihak terkait lainnya. 

"Oleh karena itu tidak cukup hanya koordinasi tetapi harus kolaborasi. Tidak cukup mencari output tetapi harus ada outcome. Karena tujuan akhir dari apa yang kita lakukan  adalah untuk kesehateraan masyarakat. Kalau masyarakat tidak sejahtera gagallah kita bekerja di sini," pungkasnya. (Martha)