Papua60detik – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Selatan, Sunarjo, meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) meramu berbagai inovasi daerah yang dapat mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sunarjo saat mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membuka Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Roadmap Sistem Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Bapperida Papua Selatan di Hotel Sunny Day Inn, Merauke, Senin (6/10/2025).

Dalam arahannya, Sunarjo menekankan pentingnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan peraturan daerah atau peraturan gubernur ke dalam instrumen kebijakan yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing.

“Ini wajib hukumnya. Saat dilakukan audit internal, yang pertama kali ditanyakan adalah dasar regulasi pelaksanaan tugas. Karena itu, setiap OPD harus memiliki payung hukum yang jelas,” ujar Sunarjo.

Menurut Sunarjo, sebagai daerah otonomi baru (DOB), Papua Selatan perlu menyiapkan sistem perencanaan yang matang agar mampu bersaing dengan provinsi lain.

Ia menyinggung pentingnya sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“RTRW adalah induk dari seluruh perencanaan. Namun, dalam konteks Papua Selatan, pembahasan RTRW masih harus merujuk pada RTRW nasional yang telah menetapkan 12 program strategis prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk ketahanan pangan dan swasembada bioetanol serta gula,” jelasnya.

Sunarjo menjelaskan, perencanaan yang baik harus didukung data yang akurat, baik data primer maupun sekunder. Ia menegaskan, kesuksesan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengolah dan memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Ketika apatis terhadap data, itu tanda-tanda kegagalan. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang berpijak pada data,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan dunia akademik untuk melahirkan inovasi daerah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua Selatan.

“Inovasi daerah bisa berasal dari berbagai sektor — sosial budaya, teknologi, maupun peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Misalnya di bidang pendidikan, perlu ada inovasi dalam metode pembelajaran atau penguatan literasi lokal,” tambahnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPRP), serta kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Merauke.

Kehadiran unsur akademik diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah dan riset dalam penyusunan kebijakan inovatif di daerah.

Melalui kegiatan FGD ini, Bapperida diharapkan dapat menyusun roadmap inovasi daerah yang konkret, terukur, dan mampu menjadi panduan strategis dalam pembangunan Papua Selatan ke depan.

FGD tersebut juga menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan gagasan dan solusi inovatif dalam mempercepat kemajuan daerah. (Jamal)