Papua60detik — Wakil Ketua Komisi II DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Mimika pada, (6/10/2025), menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam sepekan terakhir.

Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Mimika mengeluhkan antrean panjang di hampir seluruh SPBU. Kondisi ini menimbulkan keresahan, terutama bagi pengendara dan pelaku usaha yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

“Kami dari Komisi II DPRK Mimika turun langsung melihat kondisi ini. Sudah beberapa hari masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, jadi kami ingin tahu apa penyebabnya, supaya bisa dicarikan solusi agar tidak terus berlarut-larut,” kata Mariunus Tandiseno di sela sidak.

Dari hasil pemantauan di lapangan, pihak SPBU SP2 menyampaikan bahwa kelangkaan BBM disebabkan keterlambatan kapal pengangkut dari pemasok utama.

Sales Branch Manager (SBM) Papua Tengah II, Junaedi kepada Mariunus melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan faktor cuaca di jalur pengiriman laut. Meski demikian, pihaknya memastikan penyaluran BBM tetap dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Untuk sekarang memang stock Pertamax yang menipis di Jobber dikarenakan terdapat keterlambatan kapal yang terkendala cuaca, semoga per Rabu nanti penyaluran Pertamax bisa dimaksimalkan kembali untuk mengisi kekosongan PX di SPBU pak,” jelas Junaedi.

Sementara itu, untuk jenis Biosolar, ketersediaannya dinyatakan masih aman di angka 32 kL, dengan distribusi sekitar 8 kL per SPBU. Adapun stok Pertamax disebut mulai menipis akibat keterlambatan kapal.

“Untuk sekarang memang stock Pertamax yang menipis di Jobber dikarenakan terdapat keterlambatan kapal yang terkendala cuaca, semoga per Rabu nanti penyaluran Pertamax bisa dimaksimalkan kembali untuk mengisi kekosongan PX di SPBU pak,” tambahnya.

Junaedi juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kuota distribusi solar, khususnya di SPBU KM 8, karena adanya peningkatan kebutuhan solar industri yang cukup besar.

“Kalau terkait kuota hanya di KM8 perlu dikaji ulang pak untuk pelanyanan solarnya apakah memang meningkatnya surkom yang sampai 5 ton per bulan itu mengambil proporsi penjualan terbanyak sehingga SPBU bisa sampai kehabisan alokasi bulanan,” ungkapnya.

Komisi II DPRK Mimika berencana akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk membahas langkah konkret dalam menjaga stabilitas pasokan BBM di Mimika.

“Kami berharap distribusi bisa segera normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM. Pemerintah daerah dan Pertamina harus bersama-sama memastikan hal ini tidak terulang,” tegas Mariunus Tandiseno. (Faris)