Papua60detik - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke melaksanakan rapat dengar pendapat terkait konsolidasi penanganan BBM Di Merauke, Kamis (25/8/2022).

RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Merauke Benjamin Izaac Rudolf Latumahina itu menghadirkan pihak Pertamina, Pengusaha  SPBU,  Dinas Prindakop dan Perwakilan TNI-Polri.

Dari RDP itu, DPRD Merauke merekomendasikan pihak eksekutif segera membentuk tim khusus untuk mengawasi kelancaran, kesetaraan serta peruntukan BBM. Tim ini sekaligus untuk mengeliminir para 'pemain' BBM.

Benjamin mengatakan, sampai saat ini masih terlihat antrean di SPBU di kabupaten Merauke. Sulitnya mendapat BBM telah menjadi sorotan semua pihak. Ia mendesak Pertamina transparan memberikan data kuota BBM di Merauke. 

“Kita harap pihak Pertamina bisa memberikan data yang transparan terkait kuota  BBM di Merauke dan di salurkan berapa banyak ke SPBU,” kata Benjamin.

Sementara itu, Sales Branch Manager Rayon III PT Pertamina, Anwar Hidayat mengatakan, di Merauke tidak dapat dikatakan terjadi kelangkaan BBM. Yang terjadi menurutnya adalah kesulitan mendapat BBM di SPBU.

Ia menyebutkan, kuota pertalite Merauke  tahun ini adalah 21.508  kiloliter (KL), bio solar 24.035 KL. (Ami)