Papua60Detik - Komisi IV DPRK Mimika mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika mempercepat realisasi program air bersih. 

Langkah ini dinilai mendesak seiring meningkatnya dampak fenomena El Nino yang memicu kekeringan di sejumlah wilayah.

Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menegaskan krisis air bersih harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah, khususnya bagi wilayah pesisir dan perkotaan.

"Di Distrik Amar, warga harus menempuh perjalanan jauh menggunakan perahu hanya untuk mendapatkan air bersih. Kondisi serupa kini mulai dirasakan masyarakat di kawasan kota," kata Elinus kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika kini mulai menyalurkan bantuan bagi warga yang kesulitan air bersih.

Mengantisipasi krisis meluas, BPBD telah menyiagakan 11 armada distribusi air bersih dan membuka posko pengaduan darurat.

Elinus menekankan, penyediaan air bersih merupakan pelayanan dasar yang tidak boleh melambat, terutama saat ancaman kekeringan akibat perubahan iklim meningkat.

"Komisi IV mendukung penuh program air bersih PUPR. Namun kami tegaskan, eksekusinya harus dipercepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," ujarnnya.

Dinas PUPR Mimika mencatat baru 14 ribu sambungan rumah (SR) jaringan air bersih hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah terpasang di Kota Timika.

Kadis PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menyebut, dari jumlah tersebut, sekitar 12 ribu sambungan yang telah teraliri layanan air bersih. Sementara, sekitar dua ribu sambungan sisanya masih terkendala pembangunan jaringan distribusi, terutama terkait persoalan sosial budaya dan perizinan lahan warga. (Joe Situmorang)