Papua60detik - Supplier 7 Suku bersama warga dan mahasiswa memalang Kantor PT Pengembangan Jaya Papua alias PJP di Jalan Cenderawasih SP3 Timika, Selasa (9/7/2024). 

Aksi pemalangan itu dilatarbelakangi keresahan atas ketidakadilan terhadap pengusaha orang asli Papua pada supplai logistik di PT Freeport Indonesia (PTFI). Supplier 7 Suku mencatat telah telah terjadi pengurangan, pengalihan sampai penghilangan purchasing order (PO) pengusaha orang asli Papua.

Kantor PJP menjadi kantor keempat yang dipalang. Sebelumnya, supplier 7 suku telah memalang Kantor PT Tri Boga, PT PUMS dan Kopkar Sarima.

Delapan anak tampak bertelanjang dada, masing-masing di punggungnya tertulis huruf M, A, F, I, A, X, X, X. Teatrikal itu menyimbolkan dugaan praktik mafia yang merugikan orang asli Papua khususnya Supplier 7 suku.

Gerardus Wamang selaku Direktur CV Bungok mengatakan unjuk rasa mereka menyasar oknum-oknum di lingkungan PTFI dan PTPSU yang 'bermain' atau menerbitkan kebijakan yang merugikan pengusaha orang Asli Papua.

"Kami sudah tutup tiga perusahaan PUMS, Sarima dan Tri Boga. Sekarang saya tutup PJP. Freeport harus jawab (poin tuntutan) dan segera kembalikan hak-hak orang asli Papua," katanya sebelum memasang gembok di pintu Kantor PJP.

Koordinator Supplier 7 Suku Yance Sani mengatakan, pemalangan dan pembatasan terhadap empat kantor vendor itu bukan tindakan kriminal melainkan sebagai upaya Supplier 7 Suku memperjuangkan dan melindungi hak sebagai orang asli Papua secara adat.

Palang atau gembok empat kantor itu hanya akan dibuka jika PTFI telah menjawab poin-poin tuntutan mereka.

"Tidak ada mediasi di sini, tutup sampai ada jawaban dari Freeport," katanya. 

Usai menggembok pagar Kantor PJP, massa bergerak Check Point 32, berorasi lalu membubarkan diri. (Eka)