Papua60detik – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai kunjungi area PT Freeport Indonesia (PTFI) di masa reses pertama sejak terpilih kembali pada periode 2024-2029.

Rabu, 18 Desember 2024, Yorrys meninjau beberapa fasilitas PTFI lalu dilanjutkan pertemuan pada Kamis (19/12/2024) di Rimba Papua Hotel.

Yorrys mengaku mendapat kesan positif terhadap pengelolaan operasional PTFI. Ia menilai berbagai fasilitas yang dikembangkan, seperti reklamasi, layanan kesehatan, pendidikan dan bidang sosial menunjukkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat lokal. Namun, ia menekankan perlu komunikasi lebih baik antara PTFI, masyarakat, dan pemerintah khususnya terkait dampak kegiatan pertambangan.

“Saya mengambil kesimpulan dari kunjungan kemarin bahwa apa yang dilakukan PTFI sudah cukup baik, perlu adanya satu komunikasi yang baik. Tidak hanya human relation dari PT Freeport tetapi ada corong-corong lain yaitu dari DPR, baik provinsi maupun kabupaten kemudian dari masyarakat kerena mereka yang merasakan terutama terhadap masyarakat yang terdampak dari tailing ini,” ujar Yorrys.

Ia memuji Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) yang menjadi satu-satunya program di Indonesia dengan fokus langsung pada masyarakat lokal. Namun, ia menyoroti sifat eksklusif program tersebut yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat Amungme dan Kamoro. Menurutnya, perlu upaya untuk memperluas akses pendidikan agar lebih inklusif bagi semua masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Dalam bidang kesehatan, Yorrys menilai RSMM yang dibangun oleh PTFI Melalui YPMAK perlu membuka ruang lebih luas bagi masyarakat umum untuk dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis tersebut. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan kesehatan memadai.

Ia meminta Pemkab Mimika mengelola water treatment plant Kuala Kencana yang dibangun PTFI untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Timika.

Executive Vice President-Development and Director PTFI, Jenpino Ngabdi menegaskan perusahaan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah khususnya di Mimika yang terdampak operasi  tambang.

Direktur & Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Claus Wamafma, memaparkan update kesepakatan dengan DPRRI pada tahun 2023 yang salah satu poin utamanya adalah penanganan pendangkalan sungai akibat limbah tailing.

Ia mengakui, keberadaan dampak tailing tidak dapat disembunyikan. Bahkan dari pantauan Google Maps, bisa terlihat area seluas sekitar 230 km persegi yang dirancang khusus sebagai tempat pengendapan tailing, sebagaimana tertuang dalam dokumen AMDAL tahun 1997.

Claus menyebut di PTFI, terdapat beberapa divisi utama yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola dampak tailing. Divisi-divisi tersebut mencakup tailing river and management, divisi lingkungan hidup dan tailing management dan beberapa dIvisi lainnya. Divisi ini berperan krusial mengelola tailing, termasuk mencari cara terbaik memanfaatkan limbah dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Turut hadir pada pertemuan tersebut anggota DPR dan perwakilan pemerintah Mimika dan Papua Tengah. (Faris)