Papua60detik – Anggota DPR Papua Tengah, Alosius Paerong, menyoroti sulitnya air bersih di Kabupaten Mimika. Padahal Mimika punya APBD, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Sangat ironis dengan apa yang kita lihat di masyarakat, Kabupaten Mimika penghasil emas dan di sini APBD kedua tertinggi seluruh Indonesia setelah Kutai Kartanegara tapi kenapa kita susah mendapatkan air bersih?” katanya pada pertemuan dengan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai di Hotel Rimba Papua, Kamis (19/12/2024).

Apalagi katanya, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah membangun fasilitas pengelolaan air bersih atau water treatment plant (WTP) untuk membantu Pemkab Mimika menyediakan air bersih bagi warga. Untuk diketahui, PTFI telah menyerahkan fasilitas WTP itu ke Pemkab Mimika pada 12 Oktober 2023. Sayang, hingga kini, warga belum mendapatkan manfaat maksimalnya.

Menurut mantan anggota DPRD Mimika ini, warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air minum kemasan karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan fasilitas air bersih secara memadai dan merata.

"Kalau kita menghitung air mineral yang dibeli masyakat Papua (Mimika) dibandingkan dengan BBM hampir setara. Kita tidak pernah hitung air mineral yang kita beli sekarang," katanya.

“Tolong sampaikan kepada bupati supaya air bersih yang sudah disiapkan oleh PT Freeport, ini barang (WTP) sudah ada, air sudah ada. Masyarakat menunggu sampai di rumah,” pesan Alosius Paerong.

Menanggapi hal itu, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Mimika, Inosensius Yoga Pribadi mengungkap tantangan pemerintah daerah menyediakan air bersih. Katanya, Mimika harus membangun jaringan distribusi air bersih dari nol. Tak seperti Jayapura atau Sorong yang memiliki infrastruktur air warisan zaman Belanda.

Pada 2017, Dinas PUPR menghitung biaya pembangunan jaringan air bersih di Mimika mencapai Rp350 miliar. Perhitungan di tahun 2022, biayanya melonjak lebih dari Rp450 miliar akibat inflasi dan peningkatan ongkos konstruksi. Pimpinan daerah pun, kata Yoga, menolak skema multi years pada proyek itu. 

"Anggaran yang dialokasikan setiap tahun sangat kecil, hanya sekitar Rp8 sampai Rp16 miliar. Dengan skema ini, kapan kita bisa mencapai target Rp450 miliar?" ujar Yoga. 

Mantan Sekretaris Dinas PUPR Mimika ini menjelaskan, Pemkab dihadapkan pada tantangan teknis dan regulasi. Sebagian pipa yang sudah terpasang sempat bocor saat uji tekanan. Selain itu, transisi menuju Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah juga menyebabkan kendala menentukan lembaga pengelola air bersih.

“Namun akhirnya dibantu oleh teman teman dari balai air bersih Kementrian PUPR, itu kita menggunakan produk hukum yang lama. Sekarang sudah ada namanya SPAM, ini yang kita gunakan untuk menjalankan beberapa titik air bersih yang sudah ada di Kota Timika sambil menunggu penyelesaian instalasi air bersih yang berasal dari Kuala Kencana,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas PUPR telah menghabiskan Rp200 miliar pada proyek ini. Targetnya 50.000 sambungan rumah dengan engineering estimate sekitar Rp500 miliar. (Faris)