Soal Pendulang Ilegal di Wilayah Operasionalnya, Begini Penjelasan PT Freeport
Kamis, 19 Desember 2024 - 18:33 WIT Faris Rodolfo Nes - Papua60Detik
Papua60detik - Direktur & Executive Vice President Sustainable Development PT Freeport Indonesia (PTFI) Claus Wamafma, menyebut saat ini terdapat lebih dari 4.000an pendulang yang tersebar dari Mile 74 di Highland hingga Lowland.
“Status bagi pendulang ini bagi Freeport clear ilegal,” Kata Claus pada pertemuan dengan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai di Rimba Papua Hotel, Kamis (19/12/2024).
Kata Claus, status ilegal ini sesuai dengan aturan Kementerian ESDM yang melarang aktivitas di dalam wilayah IUPK. PTFI mengaku kesulitan menanggulangi aktivitas para pendulang.
Tapi jika statusnya ilegal, kenapa PTFI dalam banyak kasus masih memberi support bagi para pendulang? Claus mengatakan, soal para pendulang PTFI akhirnya harus menghadapi tantangan tambahan, seperti memberikan pelayanan kesehatan atau menangani kasus kematian. Padahal sebenarnya, support atau pelayanan demikian di luar tanggung jawab operasional perusahaan.
Namun, dukungan ini tetap menempatkan PTFI dalam posisi sulit. Sebagai perusahaan tambang, tanggung jawab utamanya adalah memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai regulasi. Kata Claus, ketika terjadi situasi darurat seperti kematian di wilayah pendulangan, perusahaan sering kali terpaksa memberikan bantuan meskipun kasus tersebut berada di luar tanggung jawabnya.
“Kalau hari ini kita berikan dukungan secara terbatas lebih kepada humanity support, karena mereka sebagian ada di area operasi kita, karena ada di Mile 50 itu berada di area ijin operasi kita. Kita kirim ambulance itu dalam setahun 400 kali untuk bagaimana merescue situasi tertentu di sana,” kata Claus.
Dampak tailing tak bisa disembunyikan, di sana ada isu lingkungan termasuk hadirnya ribuan pendulang ilegal yang menambang ulang tailing PTFI untuk mendapatkan emas.
“Kita sama-sama mengakui bahwa tailing ini ada, kita tidak pernah menghindari kalau tidak ada masalah. Memang ada masalah, tapi kata kuncinya adalah kita kelola biar masalah ini bisa terselesaikan. Kalau kita mau kembali ke belakang sudah tidak bisa lagi,” katanya (Faris)
