Papua60detik - Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito menanggapi aksi pemalangan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika.

Pemalangan itu diduga dilakukan oleh oknum peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lolos passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang telah diumumkan beberapa waktu lalu. 

Valentinus menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah membuat aturan dengan menggunakan sistem CAT terkait penerimaan CPNS. 

Dengan sistem itu, tak satu pun yang bisa mengintervensi nilai peserta. Hasil yang keluar sesuai apa yang dikerjakan peserta dan tidak bisa diubah oleh siapapun. 

"Setelah itu kita lakukan upaya perbaikan sistem penerimaan kepegawaian, anak-anak kita di Mimika malah mengajak kita untuk merusak itu lagi. Bagaimana kita mau menjadi kota kalau pemikiran kita belum meng-kota. Ini menjadi salah satu indikator loh," kata Valentinus, Sabtu (14/12/2024). 

Menurutnya, kalau OAP ingin menuntut hak di tanahnya sendiri, maka harus dibarengi dengan kompetensi. Memaksakan diri dengan kemampuan yang belum memadai, maka bisa dibayangkan kompetensinya sebagai pegawai.

"Kita malu dong, kalau misalnya kita mengaku, saya putra asli di sini ternyata tidak mampu mengisi ujian tersebut. Orang luar akan melihat, kompetensinya di bawah enam, terus memaksakan diri untuk itu. Bagaimana pemerintahan daerah akan berjalan jika kualitas seperti itu?" kata Valentinus. 

Menanggapi tuntutan para oknum yang memalang Kantor BKPSDM, Pemkab Mimika memfasilitasi perwakilannya menghadap ke Kemenpan-RB di Jakarta.

Hasil pertemuan di Jakarta, Kemenpan-RB mengembalikan 280 Formasi CPNS ke Pemkab Mimika untuk Orang Asli Papua. 280 ini adalah formasi yang tidak terisi pada seleksi CPNS 2024.

"Sekarang saya pikir, upaya kita sudah maksimal. Jadi kalau kita masih mau melakukan seperti itu (pemalangan), maka kembalilah kita seperti dulu. Sangat-sangat tertutup dan tidak akan bisa berkembang dengan kondisi seperti itu," pungkasnya. (Martha)