Papua60detik - Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Dantje Nere menyoroti beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang serius mengelola dana otonomi khusus (Otsus).

Hal itu ia ungkapkan usai mengikuti monitoring realisasi dana Otsus di Kantor Bappeda Mimika, Senin (23/09/2024).

Katanya ada beberapa yang tidak hadir dalam monitoring tersebut, namun ia tidak merinci OPD mana saja. 

"Saya sudah lapor di grup OPD dan Bupati sendiri sudah menerima apa yang sudah saya laporkan, bahwa ada beberapa OPD tidak hadir, berarti mereka tidak serius dengan hal ini. Maaf, saya terlepas dari kepala OPD, saya juga orang Papua. Saya mau yang seperti ini harus ditangani serius," ujarnya saat diwawancarai. 

Ia menegaskan OPD pengelola dana Otsus harus bisa melihat dengan kaca mata berbeda dengan sumber dana yang lain. Dana Otsus ini menurutnya justru jadi barometer pembangunan di Papua.

Menurutnya, akar masalah di Papua khususnya Kabupaten Mimika ini adalah pemanfaatan dana otonomi khusus yang belum maksimal. 

Dana otsus ini menjadi afirmasi yang bersifat khusus bagi orang Papua. Celakanya, justru ada OPD yang justru tak memaksimalkannya. Bagi Dantje, kegagalan memanfaatkan dana Otsus merupakan kegagalan pemerintah kabupaten juga. 

"Kalau kita tidak serius, maka kita dianggap gagal. Daerah lain seperti Jakarta akan menganggap kita gagal. Orang Papua sendiri juga akan menilai pemerintah gagal," pungkasnya. 

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Mimika, Palilu Tangke mengungkapkan pencairan dana Otsus untuk tahap dua tertunda. Penyerapan dana Otsus pada tahap pertama masih berada pada angka 30 persen. (Martha)