Papua60detik - Upaya percepatan penurunan stunting, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) diseminasi I audit kasus stunting. 

Dalam satu semester dilakukan diseminasi dua kali. Pada Diseminasi satu, tim pakar akan mempresentasikan hasil audit kepada OPD yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). 

Technical Assistant Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Papua untuk Kabupaten Mimika, Jelita Kadembo, menyebut tujuan dari pemaparan itu adalah supaya tiap-tiap OPD memberikan intervensi dalam jangka waktu tiga atau enam bulan.  

"Misalnya tim pakar merekomendasikan pemberian bantuan pangan sosial, tentu yang bersangkutan pada rekomendasi ini adalah Dinas Sosial. Nanti Dinsos akan melihat program apa yang cocok dengan pemberian bantuan ini," ujarnya saat diwawancarai, Jumat, (06/09/2024).

Selama diseminasi berlangsung, DP3AP2KB akan melakukan pendampingan terhadap 7 PKM stunting yang berada di Puskesmas Mapuru Jaya, Wania,  Pasar Sentral, Timika, Timika Jaya, Karang Senang, dan Bintuka. Dengan sasaran Calon Pengantin (Catin), nifas, ibu hamil dan balita. 

"Empat sasaran ini yang akan diaudit. Untuk pesisir dan pegunungan belum, karena menyesuaikan kondisi geografis. Jadi kita mulai dari kota dulu, nanti kalau sudah ada perkembangan yang bagus di masyarakat maka kita perluas lagi ke daerah yang lain," tambahnya. 

Setelah diseminasi satu akan dilanjutkan presentasi hasil audit, rekomendasi pendampingan lalu masuk diseminasi dua tentang evaluasi rencana tindak lanjut. 

Ia mengatakan tiap OPD perlu melakukan kolaborasi, komunikasi, sinergitas, karena penanganan stunting ini bukan hanya tugas Dinas sosial atau DP3AP2KB.

"Ini menyangkut masyarakat Timika jadi tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Masyarakat juga harus lebih aktif, mencari informasi tentang stunting dan cara pencegahannya," pungkasnya. (Martha)